Salin Artikel

Setya Novanto Kemungkinan Tak Hadiri Pemeriksaan di KPK

Novanto akan diperiksa kedua kalinya sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

"Saya belum tahu beliau hadir atau tidak. Tapi kami memberikan saran, tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak punya wewenang untuk memanggil Pak Novanto," kata Fredrich di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Menurut Fredrich, KPK membutuhkan izin Presiden untuk memeriksa Novanto.

Ia menilai bahwa alasan tersebut tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

Padahal, dalam amar putusan itu, MK tidak membatalkan Pasal 245 Ayat 3 poin c, di mana pemeriksaan anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus, yakni korupsi, narkoba, dan terorisme, tidak memerlukan izin Presiden.

Sementara itu, saat ditanya apakah akan menghadiri panggilan KPK besok, Novanto tak menjawab secara tegas.

"Kita lihat nanti kita. Kami sedang kaji semua yang berkaitan dengam masalah-masalah hukum," tutur Novanto.

Adapun, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febridiansyah mengatakan, pihaknya telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Novanto.

"Ya, benar. Surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo)," kata Febri melalui pesan singkat, Minggu (12/11/2017).

KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/12/15212061/setya-novanto-kemungkinan-tak-hadiri-pemeriksaan-di-kpk

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

Nasional
UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

Nasional
UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

Nasional
NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

Nasional
Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Nasional
Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nasional
Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Nasional
Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Nasional
Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Nasional
Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Nasional
Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Nasional
Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Nasional
KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Nasional
Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Nasional
Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.