Salin Artikel

Pilkada Serentak 2018, Jenis Konflik Terbanyak Ada di Jawa Timur dan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penelitian kualitatif dari Rumah Bebas Konflik (Rubik) menunjukkan, jenis konflik terbanyak yang mungkin terjadi di Pilkada 2018 ada di Jawa Timur untuk Pulau Jawa dan Papua untuk luar Pulau Jawa.

Dari delapan jenis konflik yang dipetakan Rubik, ada lima jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dan tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Papua.

Direktur Eksekutif Rubik Abdul Ghofur menyampaikan lima jenis konflik yang mungkin terjadi di Jawa Timur antara lain konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, serta konflik antar-masyarakat pendukung.

(Baca: Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi)

Sementara itu, tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi di Papua yakni konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, dan konflik penyelenggara dengan masyarakat. Kemudian, konflik penyelenggara dengan pemerintah, konflik antar-masyarakat pendukung dan konflik terkait birokrasi.

"Papua hampir semuanya potensi konflik," kata Abdul dalam diskusi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Abdul mengatakan, penelitian dari Rubik ini sedikit berbeda dari indeks kerawanan pemilu yang biasa dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengalaman konflik yang terjadi di pemilu periode sebelumnya.

"Ini jenis konflik yang kita petakan dari pilkada periode sebelumnya, dan mungkin akan terjadi di 2018," katanya.

Menurut Abdul, potensi konflik pilkada serentak 2018 cenderung lebih besar dari pilkada serentak sebelumnya.

Ada tiga faktor yang mendorong, pertama pilkada serentak 2018 beririsan dengan pelaksanaan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019.

Kedua, pilkada serentak 2018 melibatkan 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota.

"Tahun (2018) ini adalah tahun dengan jumlah daerah terbanyak yang melaksanakan pilkada serentak. Ini soal rentang kendali yang begitu luas. Tidak hanya bagi KPU, tetapi juga pemangku kepentingan lain seperti TNI/Polri," katanya.

Faktor terakhir adalah duplikasi tren konflik pilkada serentak 2017. Lebih khusus lagi, Abdul mencontohkan soal Pilkada DKI Jakarta.

"Apakah konflik di DKI bisa diduplikasi dalam rangka mencapai kemenangan," kata Abdul.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/19253381/pilkada-serentak-2018-jenis-konflik-terbanyak-ada-di-jawa-timur-dan-papua

Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke