Salin Artikel

Pertengahan 2018, Cak Imin Beri Kepastian Ikut Pilpres 2019 atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa ia tak ingin terburu-buru untuk memutuskan ikut serta dalam pemilihan presiden (Pilpres) mendatang atau tidak.

"Kita lihat saja, masih ada waktu untuk berpikir, konsultasi melihat perkembangan," kata Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Karenanya, siap atau tidak untuk maju dalam pilpres 2019 yang akan datang akan ia tentukan pertengahan sampai akhir tahun 2018 depan.

"Siap atau tidak siap kita lihat sampai pertengahan atau akhir 2018," ungkap Cak Imin.

Saat ini, kata dia, akan melihat lebih dulu seberapa besar dukungan masyarakat ke dirinya agar ikut serta pilpres yang akan datang.

Saat ini sudah ada dukungan misalnya dari "Relawan Kalimantan Barat (Kalbar) untuk Cak Imin" untuk mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu maju sebagai calon wakil presiden 2019.

Juga dari kelompok President Republic of Indonesia atau Pro-1 (Pro-One) yang ingin menduetkan Cak Imin dengan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, maju pilpres mendatang.

"Nanti kita lihat perkembangannya. Kita evaluasi apakah siginifikan dukungan teman-teman itu," ujar Cak Imin.

Belakangan bocor surat dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah. Adanya surat tersebut dibenarkan. Namun surat itu terbit atas instruksi DPP partai politik berlambang bola dunia itu.

Isinya adalah instruksi kepada Dewan Pimpinan Cabang se-Jateng terkait pencalonan dan pemenangan Cak Imin menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Surat itu ditandangani oleh Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori dan Sekretariat DPW PKB Jateng Sukirman pada 26 Oktober 2017.

Di awal surat dijelaskan bahwa DPP PKB, DPW PKB Jateng dan pengurus DPC PKB se-Jateng telah melakukan rapat konsolidasi pada 25 Oktober 2017 di Hotel Pesona Semarang.

Agenda pokok konsolidasi itu adalah pencalonan dan pemenangan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres RI.

Surat tersebut lantas memuat tiga instruksi.

1. Menginstruksikan dan menugaskan kepada DPC PKB se-Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh DPP PKB terkait dengan Program Pencalonan dan Pemenangan Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia.

2. Melakukan rapat koordinasi teknis serta pembagian tugas kepada Pengurus DPC PKB dan DPAC PKB di masing-masing daerah untuk menjalankan tugas DPP PKB sebagaimana poin 1 (satu).

3. Menugaskan kepada Fraksi PKB dan Anggota DPRD PKB untuk membantu memfasilitasi serta menyukseskan program dan tugas sebagaimana poin 1 (satu).

Surat tersebut turut ditembuskan ke DPP PKB di Jakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/19584741/pertengahan-2018-cak-imin-beri-kepastian-ikut-pilpres-2019-atau-tidak

Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke