Salin Artikel

Total Anggaran Pilkada Serentak 2018 Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun

Rinciannya anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

"Jadi cost baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan ini suskes. Ini harga proses demokrasi," kata Sumarsono.

Sumarsono memaparkan, total 171 daerah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan anggaran pengawasan dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada, baru 16 provinsi yang sudah teken NPHD dengan Bawaslu.

"Penandatangan NPHD dengan Bawaslu 16 provinsi sudah. Tinggal 1 provinsi belum karena satu dan lain hal, yaitu Provinsi Maluku," kata dia.

Di tingkat kabupaten/kota dari 154 yang akan melaksanakan Pilkada, baru 90 daerah yang telah menandatangani NPHD dengan Panita Pengawas (Panwas).

"Sementara 64 kabupaten/kota belum tandatangan dengan berbagai hambatan," kata dia.

"Hambatannya karena belum terbentuk panwas, lalu penghitungan belum clear. Kita selesaikan sebaiknya. Karena pilkada enggak mungkin jalan tanpa pengwasan," tambahnya.

Sementara itu, terkait anggaran keamanan baru empat daerah, yakni dua provinsi dan dua kabupaten/kota yang sudah sepakat NPHD-nya dengan TNI-Polri.

"Dua provinsi sudah, sedangkan yang belum sebanyak 15 provinsi. Dua kabupaten/kota sudah, sisanya152 kabupaten/kota belum lakukan tandatangan. Ini kita harapkan diselesaikan dan dibahas," ujar Sumarsono.

"Untuk pengamanan itu dua hal, satu urusan absolut nasional sebagian APBD. Terutama daerah-daerah yang menurut indeks kerawanan dilihat cukup tinggi," tutup dia.

Rincian Pilkada Serentak 2018, yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Berikut 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018:

Provinsi:

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Maluku Utara.

Kota:

Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Bengkulu, Kota Gorontalo, Kota Jambi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Tegal, Kota Malang, Kota Mojokerto.

Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Tarakan, Kota Pangkal Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kota Tual, Kota Subulussalam, Kota Bima, Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Makassar, Kota Bau-bau.

Kota Kotamobagu, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kota Padang Sidempuan.

Kabupaten:

Kab Aceh Selatan, Kab Pidie Jaya, Kab Padang Lawas Utara, Kab Batu Bara, Kab Padang Lawas, Kab Langkat, Kab Deli Serdang, Kab Tapanuli Utara, Kab Dairi, Kab Indragiri Hilir, Kab Merangin, Kab Kerinci, Kab Muara Enim, Kab Empat Lawang, Kab Banyuasin, Kab Lahat.

Kab Ogan Komering Ilir, Kab Tanggamus, Kab Lampung Utara, Kab Bangka, Kab Belitung, Kab Purwakarta, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Subang, Kab Bogor, Kab Garut, Kab Cirebon, Kab Ciamis, Kab Banyumas, Kab Temanggung, Kab Kudus, Kab Karanganyar, Kab Tegal, Kab Magelang, Kab Probolinggo.

Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Bojonegoro, Kab Nganjuk, Kab Pamekasan, Kab Tulungagung, Kab Pasuruan, Kab Magetan, Kab Madiun, Kab Lumajang, Kab Bondowoso, Kab Jombang, Kab Tangerang, Kab Lebak.

Kab Gianyar, Kab Klungkung, Kab Lombok Timur, Kab Lombok Barat, Kab Sikka, Kab Sumba Tengah, Kab Nagekeo, Kab Rote Ndao, Kab Manggarai Timur, Kab Timor Tengah Selatan, Kab Alor, Kab Kupang, Kab Ende, Kab Sumba Barat Daya, Kab Kayong Utara.

Kab Sanggau, Kab Kubu Raya, Kab Pontianak, Kab Kapuas, Kab Sukamara, Kab Lamandau, Kab Seruyan, Kab Katingan, Kab Pulang Pisau, Kab Murung Raya, Kab Barito Timur, Kab Barito Utara, Kab Gunung Mas, Kab Barito Kuala, Kab Tapin, Kab Hulu Sungai Selatan.

Kab Tanah Laut, Kab Tabalong, Kab Panajam Pasut, Kab Minahasa, Kab Bolmong Utara, Kab Sitaro, Kab Minahasa Tenggara, Kab Kep Talaud, Kab Morowali, Kab Parigi Moutong, Kab Donggala, Kab Bone, Kab Sinjai, Kab Bantaeng.

Kab Enrekang, Kab Sidereng Rappang, Kab Jeneponto, Kab Wajo, Kab Luwu, Kab Pinrang, Kab Kolaka, Kab Gorontalo Utara, Kab Mamasa, Kab Polewali Mandar, Kab Maluku Tenggara, Kab Membramo Tengah, Kab Paniai, Kab Puncak, Kab Deiyai, Kab Jayawijaya, Kab Biak Numfor, Kab Mimika.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/23/14073931/total-anggaran-pilkada-serentak-2018-berpotensi-tembus-rp-20-triliun

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Nasional
Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.