Salin Artikel

Survei Kompas: Suara PDI-P Tiga Kali Lipat Perolehan Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menjadi partai politik yang paling banyak dipilih masyarakat apabila pemilu legislatif dilakukan sekarang.
Perolehan suara PDI-P tiga kali lipat lebih besar dari Partai Gerindra.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017. Survei bertanya kepada responden, apabila pemilu legislatif 2019 dilakukan sekarang, partai mana yang akan mereka pilih.

Hasilnya, PDI-P mendapat 30,3 persen suara responden. Perolehan suara PDI-P naik dibanding survei Litbang Kompas April 2017 di angka 29 persen.

Di bawah perolehan suara PDI-P, ada partai Gerindra yang mendapat 10,8 persen suara responden.

(baca: Survei Kompas: Citra TNI Naik hingga 94 Persen, Citra DPR Terendah)

Sementara Partai Golkar yang berada di urutan ketiga dan dipilih 7,8 persen responden. Elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu terus turun sejak April 2016 hingga April 2017. Pada April hingga Oktober 2017 elektabilitas Golkar naik sedikit.

Selanjutnya, secara berturut-turut yakni,l Partai Demokrat (5,3 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,3 persen), Nasdem (3 persen), PAN (2,2 persen), PPP (1,8 persen).

Kemudian Partai Perindo (1,4 persen), Partai Hanura (0,9 persen), Partai Bulan Bintang (0,3 persen), Partai Solidaritas Indonesia (0,1 persen) dan Partai Idaman (0,1 persen).

Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif 2017 lalu, hanya PDI-P yang suaranya meningkat signifikan. Sementara parpol lainnya menurun.

Sementara, angka responden yang tidak menjawab alias golput masih cukup tinggi, yakni 29,1 persen.

Tingginya angka golput ini sejalan dengan buruknya citra parpol dan DPR di mata responden. Sebesar 43,5 persen responden menganggap citra parpol buruk. Sementara yang menjawab citra DPR semakin buruk mencapai 52,3 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/21/10052231/survei-kompas-suara-pdi-p-tiga-kali-lipat-perolehan-gerindra

Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke