Salin Artikel

Fahri Hamzah Ingatkan Anies-Sandi Jangan Belah Lagi Warga DKI

Anies-Sandi resmi menjadi pemimpin Ibu Kota setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Senin (16/10/2017).

"Anies dan Sandi adalah produk dari benturan politik yang cukup keras ya. Produk benturan itu seharusnya disadari, gitu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

(baca: Hasyim: Yang Pilih Anies-Sandi Rakyat Jakarta, Bukan Pemerintah Pusat)

Pilkada DKI Jakarta lalu, menurut dia, telah membelah masyarakat, tak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat nasional.

Hal itu perlu disadari Anies-Sandi agar ke depannya tak mengulang kesalahan tersebut.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap, Anies-Sandi dapat menjadi pemimpin yang mempersatukan dan mengharmonikan masyarakat serta bisa diterima semua unsur.

"Itu tugas yang penting dan itu bisa jadi mindset karena luka itu sudah ada dimana-mana dan mindset harus dibangun dari awal. Dengan kesadaran seperti itu dia akan melangkah lebih jauh lagi," kata Fahri.

(baca: Prabowo Minta Anies-Sandi Juga Akomodasi Kepentingan Pengusaha)

Jakarta adalah Ibu Kota. Baik buruknya negara, kata dia, juga bergantung pada Ibu Kotanya.

Di ibu kota harus ada kesadaran untuk mengintegrasikan kesadaran masyarakat untuk tak lagi terpecah belah secara permanen.

"Kalau dia belah lagi politik ini atau dia terjebak dalam pembelahan lagi itu repot nanti," tuturnya.

Menyatukan masyarakat yang terbelah, menurut Fahri, seharusnya adalah tugas dari presiden sebagai kepala negara.

Namun, ia menyayangkan karena Presiden Joko Widodo dalam hal ini juga menjadi bagian dari konflik tersebut.

"Karena sudah terjadi, ada tanggung jawab dari pada Anies dan Sandi untuk menjadi bagian dari mengintegrasikan tadi," ucap Fahri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/19142951/fahri-hamzah-ingatkan-anies-sandi-jangan-belah-lagi-warga-dki

Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke