Agung Laksono Sebut Revitalisasi Kepengurusan Golkar Bakal Berlanjut

Revitalisasi itu, kata Agung, merupakan rencana Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Revitalisasi sendiri itu perintah dari Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan saya mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Novanto. Saya tadi bicara dengan Beliau masih akan tetap dilanjutkan revitalisasi itu pada bidang yang lain," kata Agung, seusai menemui Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Ia mengatakan, Golkar memerlukan soliditas menghadapi Pemilu 2019.

Apalagi, saat ini elektabilitas Golkar terjun bebas sehingga perlu kerja keras bersama dan soliditas dari seluruh kader.

Baca: Ditunjuk Jadi Korbid Polhukam Baru Golkar, Eko Wiratmoko Baru Tahu dari Media

Bahkan, kata Agung, revitalisasi juga berpotensi terjadi di Dewan Pakar Golkar yang memiliki peran penting dalam persiapan menyongsong pemilu 2019.

Sebab, ada anggota Dewan Pakar Golkar yang kini telah menjadi Ketua DPP Golkar, seperti Firman Soebagyo.

"Penambahan dan revitalisasi kembali biar tidak ada rangkap jabatan. Biar fokus. Itu bagian dari pada program revitalisasi," lanjut Agung.

Sebelumnya, posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar yang sebelumnya dipegang Yorrys Raweyai kini dipegang Eko Wiratmoko.

Baca: Kembalinya Setya Novanto sebagai "Nahkoda" Partai Golkar...

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Freddy Latumahina, dalam konferensi pers, menyampaikan, ada sejumlah aspek yang menjadi latar belakang revitalisasi kepengurusan.

Aspek itu antara lain mulai dari pindah partai, tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut, direposisi, serta seseorang yang pernah mendapat teguran tetapi tetap mengulangi perbuatannya berturut-turut.

"Dari poin ini silakan Anda menilai. Itu kriteria yang digunakan Ketua Umum (Setya Novanto) untuk revitalisasi yang diamanatkan oleh rapimnas," ujar Freddy seusai rapat pleno internal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).