Salin Artikel

Media Sosial Tekan Potensi Korupsi di Jawa Tengah

Selama empat tahun menjabat sebagai gubernur, Ganjar membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui medial sosial, khususnya melalui akun Twitter miliknya.

Dengan pengikut 991.000 akun, Ganjar kerap mendapat aduan perihal infrastrukur yang belum dibenahi bahkan tindakan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan punggutan liar hingga korupsi.

"Sadar atau tidak ternyata dari media sosial reformasi birokrasi menggelinding dengan sangat cepat karena terjadi kontrol publik yang luar biasa bahkan termasuk dari pimpinannya," ujar Ganjar kepada usai memberikan materi saat rangkaian kegiatan program Gubernur Mengajar di Sekolah Kristen Terang Bangsa, Semarang, Jumat (6/9/2017).

Baca: Sidak di Samsat Ganjar Omeli Polisi yang Lakukan Pungli

Ganjar mencontohkan, sebuah akun mengirimkan video terkait indikasi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas Samsat. Video itu diambil secara diam-diam dan dikirim ke akun Twitter @ganjarpranowo.

Mendapat laporan itu, ia langsung memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki petugas tersebut. Saat ini, petugas tersebut sedang diperiksa. Jika terbukti bersalah, ia melanjutkan, sanksi terberat yang akan dijatuhkan adalah pemecatan.

Ia mengaku tak semua aduan netizen melalui media sosial langsung direspon. Politisi PDI-P ini mengatakan ada saja akun anonim yang menyebar hoax hanya untuk membuat kondisi tidak kondusif.

Banyaknya aduan warga di media sosial membuat Ganjar mewajibkan seluruh instansi Pemerintah Jawa Tengah memiliki akun media sosial. Tujuannya, memudahkan dirinya untuk berkoordinasi saat laporan warga masuk.

Biasanya, Ganjar akan melaporkan aduan warga langsung ke akun Twitter instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti. Selama ini, ada sebagian aduan yang belum bisa ditindaklanjuti secara langsung, karena prosesnya memakan waktu cukup lama.

Meski demikian, Pemerintah Jawa Tengah berupaya memberikan solusi alternatif untuk menangani masalah tersebut untuk jangka pendek.

Ganjar meyakini, reformasi birokrasi melalui kontrol media sosial ini mampu mengubah kebiasan aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa melayani masyarakat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kontrol publik melalui media sosial mampu menekan potensi korupsi.

"Sekarang kalau Anda tanyakan apakah PNS berani korup enggak, berani ambil pungli enggak, Saya yakin hipotesis Saya mengatakan 99 persen mengatakan tidak berani. Satu dua orang (yang pungli) sakit jiwa buat Saya," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/06/17120041/media-sosial-tekan-potensi-korupsi-di-jawa-tengah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.