Media Sosial Tekan Potensi Korupsi di Jawa Tengah

Selama empat tahun menjabat sebagai gubernur, Ganjar membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui medial sosial, khususnya melalui akun Twitter miliknya.

Dengan pengikut 991.000 akun, Ganjar kerap mendapat aduan perihal infrastrukur yang belum dibenahi bahkan tindakan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan punggutan liar hingga korupsi.

"Sadar atau tidak ternyata dari media sosial reformasi birokrasi menggelinding dengan sangat cepat karena terjadi kontrol publik yang luar biasa bahkan termasuk dari pimpinannya," ujar Ganjar kepada usai memberikan materi saat rangkaian kegiatan program Gubernur Mengajar di Sekolah Kristen Terang Bangsa, Semarang, Jumat (6/9/2017).

Baca: Sidak di Samsat Ganjar Omeli Polisi yang Lakukan Pungli

Ganjar mencontohkan, sebuah akun mengirimkan video terkait indikasi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas Samsat. Video itu diambil secara diam-diam dan dikirim ke akun Twitter @ganjarpranowo.

Mendapat laporan itu, ia langsung memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki petugas tersebut. Saat ini, petugas tersebut sedang diperiksa. Jika terbukti bersalah, ia melanjutkan, sanksi terberat yang akan dijatuhkan adalah pemecatan.

Ia mengaku tak semua aduan netizen melalui media sosial langsung direspon. Politisi PDI-P ini mengatakan ada saja akun anonim yang menyebar hoax hanya untuk membuat kondisi tidak kondusif.

Banyaknya aduan warga di media sosial membuat Ganjar mewajibkan seluruh instansi Pemerintah Jawa Tengah memiliki akun media sosial. Tujuannya, memudahkan dirinya untuk berkoordinasi saat laporan warga masuk.

Biasanya, Ganjar akan melaporkan aduan warga langsung ke akun Twitter instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti. Selama ini, ada sebagian aduan yang belum bisa ditindaklanjuti secara langsung, karena prosesnya memakan waktu cukup lama.

Meski demikian, Pemerintah Jawa Tengah berupaya memberikan solusi alternatif untuk menangani masalah tersebut untuk jangka pendek.

Ganjar meyakini, reformasi birokrasi melalui kontrol media sosial ini mampu mengubah kebiasan aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa melayani masyarakat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kontrol publik melalui media sosial mampu menekan potensi korupsi.

"Sekarang kalau Anda tanyakan apakah PNS berani korup enggak, berani ambil pungli enggak, Saya yakin hipotesis Saya mengatakan 99 persen mengatakan tidak berani. Satu dua orang (yang pungli) sakit jiwa buat Saya," ujarnya.