Salin Artikel

Verifikasi Hanya Berlaku untuk Partai Baru karena Alasan Penghematan Anggaran

Hal ini menjadi alasan mengapa pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, mengecualikan verifikasi terhadap partai politik yang sudah lolos verifikasi pada tahun 2014.

Dengan demikian, hanya partai baru yang menjalani proses verifikasi. 

"DPR RI sudah mendapatkan gambaran biaya dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dan dana yang begitu besar dikeluarkan untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik, yakni sebesar hampir Rp 600 miliar," kata Lukman, dalam sidang uji materi terkait UU Pemilu, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Baca: KPU Minta UU Pemilu Direvisi jika MK Kabulkan Uji Materi soal Verifikasi Parpol

Lukman mengungkapkan, dalam pembuatan undang-undang, yang harus diutamakan adalah asas kemanfaatan yang berdasarkan keadilan dan kepastian.

Besarnya anggaran untuk verifikasi partai politik, menurut dia, tidak sesuai dengan asas kemanfaatan.

"Oleh karena itu pula maka pembentuk undang-undang rela untuk tidak diverifikasi kembali hal ini dengan niatan mulia atas dasar menghemat anggaran negara sehingga dengan ini pula maka nilai kemanfaatan norma ini menjadi begitu besar," kata dia.

Sebelumnya, perihal ketentuan verifikasi partai politik digugat oleh sejumlah partai, di antaranya Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 173 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Soal Verifikasi Parpol, KPU Diingatkan Jangan Bikin Aturan Diskriminatif

Ketua Umum PSI Grace Natalie menilai, peraturan yang menyatakan partai lama tidak perlu diverifikasi karena mengacu pada data pemilu sebelumnya merupakan ketentuan yang diskriminatif.

Selain itu, dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 terjadi banyak perubahan. Oleh karena itu, sedianya partai lama juga diverifikasi.

"Dasar logikanya jelas, karena ada perpindahan demografi penduduk, misalnya. Kemudian yang terbaru, bahkan dibandingkan pemilu yang lalu kita (Indonesia) menambah satu provinsi dari 33 menjadi 34, kabupaten pun bertambah jadi 19. Ada dinamika baru," kata Grace, saat ditemui di Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Jakarta, Senin (21/8/2017).

"Belum lagi perpindahan penduduk, misalnya. Atau ada yang meninggal, dan terkait syarat anggota sebanyak 1000 atau 1 per 1000. Dari jumlah penduduk saja kalau jumlah penduduk ada perpindahan, ada perubahan syarat keanggotaan, misalnya, maka itu berubah (jumlahnya prosentasenya)," papar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/05/15035021/verifikasi-hanya-berlaku-untuk-partai-baru-karena-alasan-penghematan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Nasional
Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Nasional
Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Nasional
Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Nasional
CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

Nasional
Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Nasional
UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

Nasional
UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

Nasional
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.