Putusan Praperadilan Novanto Tak Hentikan KPK Usut Kasus Korupsi E-KTP

Langkah ini akan dilakukan KPK meski telah mengalami kekalahan dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Kami tegaskan, apa pun putusan yang dijatuhkan tadi, tidak akan menghentikan proses hukum dalam kasus e-KTP," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Apalagi, kata Febri, KPK memiliki sejumlah bukti yang membuktikan terjadinya korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Bahkan, sudah ada dua terdakwa yang sudah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang sudah divonis adalah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara.

"KPK akan terus menangani proses indikasi kasus korupsi e-KTP ini. Karena memang kami yakin betul bukti yang kami miliki," kata Febri.

Sampai saat ini, kata Febri, ada lima orang yang sedang diproses oleh KPK dalam kasus yang sama. Karena itu, penuntasan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP akan tetap berjalan.

"Sampai hari ini berarti masih ada lima orang yang sedang diproses dalam kasus ini. Ada yang di persidangan dan penyidikan termasuk mendalami pihak lain," ujar dia.

"Perlu kami tegaskan kasus e-KTP akan tetap jalan, dan KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini," kata Febri.

Sebagaimana diketahui, Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah. Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK.

Ketua Umum Partai Golkar ini diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK menghentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.