Salin Artikel

Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

"Sanksi diberikan bukan oleh Kemenkes. Tetapi diberikan oleh Pemprov," kata Akmal ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

"Tampaknya mereka akan memberikan sanksi pada pengurus, manajemennya," imbuh Akmal.

(baca: Kasus Bayi Debora, RS Mitra Keluarga Kalideres Dilaporkan ke Polisi)

Akmal enggan berkomentar lebih jauh soal kemungkinan sanksi yang akan diberikan. Sebab, pemberian sanksi tersebut bukan kewenangan dari Kemenkes.

Mengenai kemungkinan pencabutan izin rumah sakit, Akmal mengakui masih ada perdebatan mengenai hal tersebut.

Pasalnya, kalau izin RS dicabut, maka masyarakat juga akan menanggung kerugian.

(baca: Keluarga Bayi Debora Kecewa dengan Dinkes DKI)

Pertama, masyarakat akan kehilangan satu akses layanan kesehatan. Kedua, karyawan yang bekerja di RS tersebut akan kehilangan pekerjaan.

"Makanya barangkali masih lebih fair kalau menurut saya karena ini baru sekali, kecuali sudah berkali-kali ya, sekarang manajemennya dihukum. Itu menurut saya fair," ucap Akmal.

(baca: RS Mitra Kelurga Sebut Ada Mispersepsi soal Kondisi Bayi Debora)

Saat dikonfirmasi yang dimaksud adalah perombakan manajemen, Akmal mengamini.

"Tetapi sekali lagi, saya enggak mau mendahului, karena itu punyanya (kewenangannya) daerah," kata dia lagi.

Selain perombakan manajemen, kata Akmal, RS Mitra Keluarga Kalideres juga harus menyelesaikan proses akreditasi.

"(Karena) Kalau cuma teguran, orang enggak mempan," pungkas Akmal.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/25/13050381/staf-khusus-menkes-sanksi-paling-adil-perombakan-manajemen-rs-mitra-keluarga

Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke