Salin Artikel

Fahri Hamzah Anggap Jokowi Dukung Kerja Pansus Angket KPK

Sebelumnya, Presiden mengatakan, urusan Pansus menjadi kewenangan DPR sepenuhnya selaku kuasa legislatif.

"Saya sangat berterimakasih terhadap ketegasan Presiden, khususnya karena beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses. Karena prosesnya sedang berjalan. Jadi saya kira Presiden melakukan sesuatu yang positif," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

(baca: Apakah Akan Bertemu Pansus Hak Angket KPK? Ini Jawaban Jokowi)

Namun, Fahri tidak melihat pernyataan Presiden sebagai bentuk penolakan. Sebaliknya, Fahri menilai pernyataan Presiden justru sebagai bentuk dukungan kepada Pansus.

Menurut dia, pernyataan Presiden itu bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pansus untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Dengan demikian, lanjut Fahri, Pansus akan terus bekerja menemukan berbagai penyimpangan di KPK untuk kemudian disampaikan kepada Presiden dalam bentuk rekomendasi.

(baca: Tingkah Pansus Angket KPK Buat Kita Geleng-geleng Kepala...)

Hingga nantinya Presiden diharuskan menyikapi dalam bentuk keputusan politik.

Karena itu, lanjut Fahri, Pansus akan bekerja ekstra keras menyusun rekomendasi yang terang benderang untuk diberikan kepada Presiden.

Ia mengatakan, ke depan Rapat Pimpinan tidak membahas rencana konsultasi menyusul pernyataan yang telah disampaikan Presiden.

"Jadi saya mendengar pandangan Presiden ke saya itu, terdengarnya ke saya itu selesaikan aja sampai tuntas dan baru kita ambil keputusan politik di ujung," lanjut dia.

(baca: Pansus DPR Dinilai Kehabisan Bahan untuk Menyerang KPK)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, seluruh aktivitas Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK bukanlah wewenangnya sebagai eksekutif.

Hal itu merupakan wewenang DPR RI. Jokowi sampai tiga kali mengulangi pernyataan itu.

"Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah," ujar Jokowi saat diwawancara di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2019).

Saat ditanya apakah pernyataannya itu berarti dirinya menolak bertemu dengan Pansus Hak Angket KPK, Jokowi tidak menjawabnya.

Sembari tersenyum, ia melangkah meninggalkan wartawan menuju ke mobil kepresidenan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/22/12491111/fahri-hamzah-anggap-jokowi-dukung-kerja-pansus-angket-kpk

Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke