Salin Artikel

GMPG Minta Novanto Mundur dari Jabatan agar Fokus pada Kesehatan dan Kasusnya

Novanto, yang juga tengah menghadapi proses hukum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, kini tengah dalam kondisi sakit.

Ia menderita vertigo dan ada masalah pada jantungnya.

Mirwan mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham seharusnya bisa memberi pemahaman kepada Novanto.

"Akan sangat bijaksana jika Idrus Marham selaku Sekjen Partai Golkar memberikan pemahaman dan membacakan kondisi real partai kepada Setya Novanto, agar ia lebih memilih fokus dan tenang memikirkan dirinya dulu, dan legowo melepaskan Partai Golkar disegarkan oleh kawan-kawan yang lain," kata Mirwan melalui keterangan tertulis, Senin (18/9/2017).

Baca: KPK Terima Surat dari Keluarga Setya Novanto

Apalagi, kata Mirwan, Golkar akan segera menghadapi tahun politik sehingga butuh melakukan persiapkan matang.

Dengan kondisi yang tengah dihadapi Novanto saat ini, menurut dia, dikhawatirkan akan membawa dampak elektoral yang buruk bagi partai.

Mirwan menyayangkan pihak-pihak yang masih menyemangati Novanto untuk bertahan di posisinya saat ini.

Jika situasi dibiarkan seperti saat ini, kata dia, maka baik Novanto maupun partai akan menjadi sandera politik. Hal itu tak baik bagi keduanya.

"Di tengah serbuan caci maki rakyat yang makin meluas, Setya Novanto tentu membutuhkan ketenangan menghadapi tuntutan hukum maupun tuntutan kesehatannya," kata Mirwan.

Ketua DPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto akan menjalani operasi, Senin (18/9/2017) pagi, di RS Premiere Jatinegara, Jakarta Timur.

Operasi yang akan dijalaninya pagi ini terkait kondisi jantungnya.

Baca: Akbar Tandjung Anggap Surat Setya Novanto ke KPK Konflik Kepentingan

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu akan menjalani tindakan kateterisasi jantung.

Awalnya, Novanto dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Dokter menyarankan tindakan kateterisasi karena adanya gejala disfungsi jantung Novanto. 


Adapun pada Senin hari ini, adalah jadwal pemanggilan kedua Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

Ia tak hadir pada pemanggilan pertama karena kondisi kesehatan yang menurut Idrus Marham tak memungkinkan untuk hadir dalam pemeriksaan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/11403051/gmpg-minta-novanto-mundur-dari-jabatan-agar-fokus-pada-kesehatan-dan

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke