Projo: Jangan Sampai di Era Jokowi Terjadi Pembekuan KPK, Memalukan...

"Jangan sampai di masa pemerintahan Jokowi terjadi pembekuan KPK. Selain memalukan, akan jadi sejarah kelam bagi bangsa ini ke depan," kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi kepada Kompas.com, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Budi, usul pembekuan KPK jelas sebuah langkah mundur dari reformasi yang diperjuangkan gerakan mahasiswa 1998 dan gerakan rakyat yang menghendaki pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Selain sebuah kemunduran, pembubaran KPK jelas merupakan pengkhianatan dan sangat melenceng dari garis perjuangan dan Program Nawacita. Ini jelas harus dihentikan atau dilawan," kata dia.

(baca: Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat Minta KPK Dibekukan)

Menurut Budi, KPK harusnya diperkuat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"KPK memang bukan malaikat. KPK kan diisi manusia-manusia yang juga punya motif. Justru itu kami dukung dan perkuat KPK. Oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya harus dibersihkan. Apapun, publik sangat mendukung dan percaya KPK," ucap Budi.

Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan itu butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip Harian Kompas.

Belakangan, setelah protes muncul, PDI-P meralat pernyataan anggotanya itu.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/9/2017).