Salin Artikel

MA: Aparatur Kena OTT, Sanksi Dijatuhkan pada Hari Itu Juga

Sanksi akan langsung diberikan kepada pelaku.

"MA tidak akan memberikan toleransi kepada aparat MA dan seluruh pegawai badan peradilan di bawahnya, zero tolerance," kata Abdullah di Gedung MA, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Hal itu disampaikan Abdullah ketika diminta tanggapan kembali tertangkapnya aparat pengadilan.

(baca: Hakim di Bengkulu Terjerat Korupsi, Ketua Pansus Angket Kritik KPK)

Terakhir, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu.

Tiga orang ditetapkan tersangka, yakni hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy.

Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan diduga menerima suap yang diberikan oleh Syuhadatul Islamy. Diduga, suap tersebut diberikan Syuhadatul guna memengaruhi putusan hakim.

"MA tegas apabila ada aparatur kena OTT, maka akan dijatuhkan sanksi pada hari itu juga," tambah Abdullah.

(baca: Kronologi OTT KPK terhadap Hakim dan Panitera PN Bengkulu)

Ia menambahkan, semua yang terlibat kasus di Bengkulu sudah diberhentikan sementara oleh MA.

"Sekarang Ketua PN Bengkulu dan Panitera pun sudah ditarik ke Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk pemeriksaan," kata dia.

(baca: Ketua PN Bengkulu Dinonaktif, KY Apresiasi MA)

Dalam kasus tersebut, kata Abdullah, MA menyerahkan sepenuhnya proses hukum penuntasan kasus kepada KPK.

"Aparat yang melakukan penyimpangan perilaku baik etik maupun tindak pidana apabila sudah ditangani aparat berwenang. Maka MA menyerahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang dalam hal ini adalah KPK," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/08/14191091/ma-aparatur-kena-ott-sanksi-dijatuhkan-pada-hari-itu-juga

Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke