Misi Menlu Retno, Upaya Jokowi Meneruskan Tradisi Indonesia

Bagi yang kurang memahami pola hubungan negara-negara Asia Tenggara yang bernaung dalam ASEAN, tentu akan geregetan melihat lambannya ASEAN merespons persoalan yang melibatkan sesama negara ASEAN.

Akan selalu muncul tanya, mengapa negara-negara ASEAN tidak bisa agresif? Lihat saja bagaimana entengnya sejumlah negara aliansi Arab Saudi memblokade Qatar. Atau bagaimana Eropa melakukan intervensi atas Bosnia-Herzegovina pada era 1990-an, atau Australia terhadap Indonesia dalam konflik Timor Timur.

Tak hanya orang umum yang kerap bertanya hal tersebut. Tak sedikit jurnalis yang meliput ajang perhelatan ASEAN pun mengutarakan hal serupa.

Jawaban para diplomat yang kami cecar pertanyaan tersebut pun konsisten: “Sejarah ASEAN berbeda dengan organisasi regional lain!”

Seorang diplomat yang kenyang asam garam ASEAN, kemudian bertugas di pos Rusia dan kini menunggu penugasan baru, mengibaratkan ASEAN sebagai hubungan kakak-adik yang kerap berselisih namun berdamai di meja makan. Kebetulan, Indonesia selalu ada pada posisi sebagai Kakak Tertua yang menjadi sandaran adik-adiknya yang bertikai.

Selain itu, patut disadari sejak awal pembentukannya, ASEAN didirikan dengan prinsip non-intervensi. Prinsip yang secara jelas mengatur negara anggota untuk tidak ikut campur dalam kondisi domestik negara lainnya. Prinsip yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam menciptakan kestabilan kawasan.

Turunan dari prinsip tersebut adalah Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) yang diteken di Kuala Lumpur 27 November 1971 dan traktat damai antar negara (TAC/Treaty of Amity and Cooperation) yang dirumuskan di Bali 24 Februari 1976.

Meski demikin, apakah intervensi terhadap sesama anggota ASEAN pernah terjadi? Kebetulan, ya! Dan itu dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Intervensi dengan metoda serupa yang kini tengah dijalankan Presiden Jokowi terhadap Myanmar.

Sejarah ASEAN akan selalu mencatat berkat prinsip non-intervensi tersebut sejumlah api di wilayah Asia Tenggara relatif mudah diredakan, mungkin dalam tataran kritis: didiamkan. Sebut saja bagaimana senyapnya perhatian saat Malaysia-Indonesia membersihkan gerakan komunis di Kalimantan.

Begitu juga diamnya ASEAN pada upaya aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur maupun pemberantasan gerakan separatis dalam negeri hingga campur tangan diam-diam Thailand dalam konflik yang terjadi pada masa perang sipil Burma. Para tetangga di Asia Tenggara memilih diam.

Namun prinsip diam-diam dan tahu sama tahu ini sedikit berubah pasca pendudukan Vietnam terhadap Kamboja di bawah Pol Pot pada Desember 1978 lalu, mendirikan negara boneka Republik Rakyat Kamboja (PRK) setahun kemudian di atas puing Khmer Merah yang menyingkir ke perbatasan Thailand.

Demi meredakan krisis Kamboja, Presiden Soeharto tidak hanya menugaskan Menlu Ali Alatas mengundang secara faksi-faksi bertikai di Kamboja ke Jakarta. Soeharto bahkan terbang langsung ke Hanoi menemui Kepala Negara Vietnam, Vo Chi Cong dan Perdana Menteri Do Muoi pada 20 November 1990.

Kunjungan yang amat bersejarah, karena sama artinya mengesampingkan larangan prinsip komunikasi kenegaraan dengan negara komunis yang telah ditetapkan sejak tahun 1975. Perjuangan panjang tersebut berujung manis dalam Paris Peace Agreement pada akhir Oktober 1991.

Kiprah Indonesia berikutnya dilakukan pada penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan gerilyawan Moro (MNLF) pasca kegagalan Perjanjian Tripoli. Indonesia mendorong digelarnya Pertemuan Cipanas pada 1993.

Butuh waktu tiga tahun untuk mendorong kedua pihak mengubur kapak perang dan mengisap pipa perdamaian di Manila pada September 1996.

Persoalan etnis
Lalu bagaimana dengan kiprah Presiden Yudhoyono? Mungkin sudah banyak yang melupakan kiprah aktif mendorong perdamaian di Thailand Selatan pada 2008. Sayang niat mulia Indonesia ditolak pemerintah Thailand.

Sekali lagi, meski telah banyak jatuh korban dalan konflik Thailand Selatan, tanpa persetujuan pihak negara yang bertikai untuk bersedia menerima bantuan maka niat baik akan dinilai sebagai intervensi. Dan untuk itu Indonesia, sadar untuk tidak melibatkan diri.

Kiprah berikut terjadi saat Indonesia melibatkan diri dalam implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan kelompok Moro (MILF) pada Juli 2012 dan terwujud dalam kesepakatan mengakhiri konflik pada Maret 2014.

Bersamaan dengan keterlibatan Indonesia di Filipina, Menlu Marty Natalegawa juga disibukkan dengan misi mendamaikan Thailand dan Kamboja dalam krisis Preah Vihear yang sudah terjadi sejak 2008. Bangkok dan Phnom Phen saling mengirim bom, berebut situs Hindu di perbatasan kedua negara.

Sengketa yang pada akhirnya diselesaikan di pengadilan internasional pada November 2013 tersebut itu pun berakhir memuaskan kedua belah pihak berkat peran Indonesia. Sekali lagi prinsipnya adalah win-win solution.

Bagaimana dalam krisis Myanmar? Tentu tak mendadak Menlu Retno atas perintah Presiden Jokowi lantas terbang ke Yangon untuk kemudian ke Naypyidaw untuk menyelesaikan masalah di Rakhine, sudah pasti telah ada komunikasi intensif dan penerimaan pemerintah Myanmar terhadap misi Indonesia.

Terbukanya Myanmar terhadap Indonesia sesuatu yang masuk akal mengingat sejumlah investasi dan perjanjian bisnis antara kedua negara sejak 2015. Mulai investasi rumah sakit (Lippo Group), pertambangan (Timah dan Aneka Tambang), perbankan (BNI), hingga konstruksi (Wijaya Karya).

Pada sisi lain, keputusan Presiden Jokowi untuk masuk ke Myanmar secara politik akan sangat menarik, mengingat sejauh ini hanya China yang telah agresif menanamkan banyak investasi, termasuk pembangunan dam raksasa di wilayah etnis Kachin.

Menarik pula melihat bagaimana Presiden Jokowi dapat mengulang keberhasilan Presiden Soeharto mendamaikan banyak faksi di Kamboja. Namun yang berbeda, sejarah Myanmar adalah tak hanya semata konflik politik, banyak pula persoalan etnis.

Hingga saat ini tuntutan wilayah merdeka dari etnis minoritas seperti Karen, Mon, Kachin, Shan, Pa-O, Karenni, Kayan, Wa, Lahu, dan Rohingya masih berlangsung.

Bahkan demi menjaga perjanjian damai yang telah diteken, pemerintah Yangon membatalkan bendungan raksasa Myitsone senilai 3,6 miliar dollar AS dari China karena berdampak pada sejumlah etnis yang selama ini menuntut merdeka.

Boleh dibilang, misi Presiden Jokowi terhadap perdamaian Myanmar yang dibebankan pada Menteri Retno kali ini sangat berat dan bisa jadi butuh waktu cukup panjang. Karena sejarah perlawanan bersenjata di Rakhine pun rumit sejak perang sipil Burma. Namun tidak ada yang tidak mungkin demi tujuan damai.