Salin Artikel

Istana Minta Masalah Rohingya Tak "Digoreng" ke Isu Politik

Pramono meminta masalah kekerasan terhadap Rohingya ini tidak terus "digoreng" dan dijadikan isu politik di dalam negeri.

"Kalau kemudian di dalam negeri, domestik, ini dirumorkan, 'digoreng' ya ini hal yang berkaitan dengan politik, kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Baca: Kapolri: Isu Rohingya "Digoreng" untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Ia menegaskan, sebelum masalah Rohingya menjadi konsumsi publik yang lebih luas, sebenarnya pemerintah telah mengirim bantuan makanan hingga membangun sekolah.

Presiden Jokowi bahkan melepas langsung bantuan berupa 10 kontainer bahan makanan di Pelabuhan Tanjung Priok pada Desember tahun lalu.

"Apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk hal yang bersifat kemanusiaan Rohingya ini sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan negara siapa pun," kata Pramono.

Ia juga menyinggung langkah Jokowi yang sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk terbang ke Myanmar.

Baca: Rencana Demo untuk Rohingya di Borobudur Dibatalkan

Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Retno mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.

"Termasuk kedatangan ibu Menlu Myanmar itu kan pejabat pertama kali yang datang, bahkan Sekjen PBB, utusan khusus PBB, itu mengakui peran Indonesia," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/16342231/istana-minta-masalah-rohingya-tak-digoreng-ke-isu-politik

Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke