Salin Artikel

PBB dan ASEAN Diminta Bersikap Tegas Atasi Kekerasan Terhadap Rohingya

Mereka juga menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara ASEAN bersikap tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

Seruan itu disampaikan dalam aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).

(baca: Sikapi Rohingya, Pemerintah Didesak Tarik Dubes RI di Myanmar)

"Kami mendesak PBB untuk sungguh-sungguh mengatasi tragedi kemanusiaan yang telah terjadi lama di Myanmar," ujar Andi Sinulingga, salah satu peserta aksi di depan Kedutaan Myanmar, Sabtu.

Menurut Andi, PBB dapat segera bersikap karena untuk waktu yang lama, Pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

Komunitas profesional dari berbagai bidang ini juga mendesak negara-negara di kawasan ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar, agar menhentikan genosida.

"Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan," kata Andi.

(baca: "Kami Dengar, Orang-orang Berteriak Bakar, Bakar, Bakar...")

Selain itu, komunitas profesional juga menyuarakan perlunya digelar pengadilan internasional untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

PBB mengatakan hampir 40.000 warga Rohingya mengungsi ke Banglades dalam sepekan terakhir.

Krisis terbaru dipicu oleh serangan oleh milisi Rohingya terhadap beberapa pos keamanan pekan lalu, yang kemudian dibalas dengan aksi militer oleh pemerintah Myanmar.

Sumber militer Myanmar mengatakan, tak kurang dari 400 orang tewas dalam gelombang kekerasan terbaru ini.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/02/13450981/pbb-dan-asean-diminta-bersikap-tegas-atasi-kekerasan-terhadap-rohingya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.