Salin Artikel

PBB dan ASEAN Diminta Bersikap Tegas Atasi Kekerasan Terhadap Rohingya

Mereka juga menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara ASEAN bersikap tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

Seruan itu disampaikan dalam aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).

(baca: Sikapi Rohingya, Pemerintah Didesak Tarik Dubes RI di Myanmar)

"Kami mendesak PBB untuk sungguh-sungguh mengatasi tragedi kemanusiaan yang telah terjadi lama di Myanmar," ujar Andi Sinulingga, salah satu peserta aksi di depan Kedutaan Myanmar, Sabtu.

Menurut Andi, PBB dapat segera bersikap karena untuk waktu yang lama, Pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

Komunitas profesional dari berbagai bidang ini juga mendesak negara-negara di kawasan ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar, agar menhentikan genosida.

"Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan," kata Andi.

(baca: "Kami Dengar, Orang-orang Berteriak Bakar, Bakar, Bakar...")

Selain itu, komunitas profesional juga menyuarakan perlunya digelar pengadilan internasional untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

PBB mengatakan hampir 40.000 warga Rohingya mengungsi ke Banglades dalam sepekan terakhir.

Krisis terbaru dipicu oleh serangan oleh milisi Rohingya terhadap beberapa pos keamanan pekan lalu, yang kemudian dibalas dengan aksi militer oleh pemerintah Myanmar.

Sumber militer Myanmar mengatakan, tak kurang dari 400 orang tewas dalam gelombang kekerasan terbaru ini.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/02/13450981/pbb-dan-asean-diminta-bersikap-tegas-atasi-kekerasan-terhadap-rohingya

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke