Seruan Nabi Ibrahim dan Refleksi Gugatan Kepada Negara

Semuanya seperti tak berdaya bila hidup berlama-lama di kota ini. Panas menyengat hingga ke ubun-ubun kepala.

Hati jadi nanar membayangkan perjuangan seorang hamba utusan Tuhan saat berdakwah, berkhotbah, dan memberi penyadaran tauhid ajaran agama kepada kaum jahilliyah masa itu. 

Seseorang berbisik dengan suara yang sebenarnya terdengar lantang di telinga saya. “Kalian bayangkan betapa keras dan susahnya, saat Nabi maupun Rasul utusan Allah SWT menapak kaki dengan unta, membumikan wahyu agama langit. Penentangan kaum jahilliyah terhadap upaya memporak-porandakan berhala yang disembah nenek-moyang mereka, dibalas pula dengan cara tak pernah putus asa mengolok-olok bahkan mencelakakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maupun Muhammad Rasulullah SAW,” kata pria bersorban putih.

Perawakannya tinggi besar. Suara tawanya renyah. Ia bukan pembimbing ibadah kami. Seperti saya, ia juga mendapat undangan ke Tanah Suci. Saat itu saya tidak mengenal namanya, lagi pula tidak pernah punya urusan dengan dirinya.

Kami telah melewati Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Saatnya kami mengelilingi bangunan yang mendekati bentuk kubus di tengah Masjidil Haram di Kota Mekkah al-Mukarahmah.

Labbaika Allahumma Labbaik. Aku tunduk kepada-Mu setelah ketundukan. Pertahanan diri saya jebol. Suara tangis meruak layaknya air bah dicurahkan langit.

Sudah lama saya tidak menangis. Sudah lama hati saya mengeras layaknya bongkahan batu sangat kokoh. Sudah lama saya bersenggama dengan ambisi saya buat mengejar karir dan pendapatan bagi pundi-pundi keuangan keluarga.

Kali ini saya harus takluk, tangis pecah membahana tak ubah kanak-kanak menangis saat terpencar dari ayahnya di tengah keramaian pasar. Di tengah keharuan yang menyeruak tanpa mampu saya bendung, saya mendekat ke pusat pusaran, dan menjejakkan kepala ke dalam Hajar Aswad.

Saya berdoa bagi orang yang sangat saya cintai: ibunda dan papa yang sudah lama berpulang menghadap Ilahi.

Di sela-sela jeda melaksanakan ibadah, rombongan kami sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang berbelanja ke Pasar Seng yang legendaris. Ada yang tekun melaksanakan ibadah salat lima waktu di Masjidil Haram.

Ada yang leyeh-leyeh menikmati nyamannya hotel InterContinental Dar Al Tawhid tempat menginap yang hanya sepenggalan galah ke Masjidil Haram. Tapi yang membuat saya terperangah, bukan pada sosok orang dari bangsa-bangsa asing beribadah.

Bukan pada seorang jenderal purnawirawan yang masih gagah dalam rombongan kami. Bukan pada sosok artis molek yang ikut memenuhi seruan Ibrahim. Tapi pada sosok bersahaja, humble, dan sangat memperhatikan keluhan jemaaah yang ia layani.

Bukan hanya ia seorang yang melayani kami. Tapi istrinya, dan seorang anak perempuan remaja, ikut bekerja secara langsung bahu-membahu.

Mereka menggalang tenaga tanpa ewuh pakewuh sebagai owner perusahaan jasa, bahkan tak tersirat kesan ada ketinggian hati saat melayani jemaaahnya. Padahal saya tahu, ia pemilik travel haji dan umrah termashur di Tanah Air tahun 2003.

Belakangan ini, saat orang-orang merasa miris, kecewa, melontarkan kutukan, dan sumpah-serapah lainnya, hati saya tergoda ingin tahu lebih jauh. Sebuah angka yang maha dahsyat pun terungkap kepada khalayak, betapa spetakuler dana masyarakat terkumpul, dan kini tak dapat ia pertanggungjawabkan.

Konon, mendekati angka 60 ribu jemaaah lagi belum bisa diberangkatkan sebagai kewajiban korporasi. Gaya hidup jetset pun membuat orang terperanjat dengan sosok pengendali travel ibadah haji dan umrah yang dikelola suami-istri ini.

Dalam hati, sungguh kontrakdiksi yang sangat tajam. Di satu sisi, sosok sederhana yang saya kenal saat itu, Fuad Hasan Mansyur, pemilik sebuah travel perjalanan haji yang ternama, yang jemaaahnya juga ribuan orang tiap tahun.

Meski sudah puluhan tahun berkeringat melayani jemaah sejak 1986, ia tetap sosok bersahaja, murah senyum, dan jauh dari kesan glamour. Saat anak dan istrinya ikut turun langsung melayani jemaah sebagai contoh kecil betapa ia tawaddu menjalani usaha.

Jauh berbeda dengan Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan pemilik First Travel yang tak dapat bertanggung jawab atas dana ratusan miliar rupiah dari kliennya. Hati saya pilu, perih, menjerit sampai ke titik nadir.

Kehadiran negara

Akan tetapi lebih kepada pertanyaan esensial: kemana negara ini hadir melindungi warga negaranya?

Bila merujuk kepada Konvensi Montevido 1993, dan itu sampai kini jadi rujukan pokok bagi pengertian negara dalam hukum internasional, bahwa ada tiga unsur konstitutif negara, yaitu rakyat, wilayah yang jelas batas-batasnya, dan pemerintah yang mampu melaksanakan kewajiban internasionalnya.

Maka jelas pula negara Republik ini milik kita semua. Milik seluruh tumpah darah kita. Milik orang-orang super kaya yang jumlahnya bejibun di negeri ini. Milik kaum jompo, orang miskin peminta-minta, gelandangan yang terlunta-lunta di antara gedung-gedung setinggi langit di Ibu Kota Jakarta—yang jumlahnya jauh lebih dahsyat dari si konglomerat.

Siapa pun mereka di tengah srata sosial-ekonomi yang jomplang seperti bumi dan langit, tetaplah kita sama di hadapan hukum. Sama-sama pemilik satu suara saat mencoblos di bilik suara.

Ya, setinggi apapun kekayaan seseorang, kita sama di hadapan undang-undang, hukum, dan hak-hak sipil warga negara. Karena itulah kita menugaskan wakil rakyat di Senayan buat meracik undang-undang negara dan membuat anggaran belanja negara.

Menugaskan pegawai negeri di berbagai departemen buat menjalankan birokrasi pemerintahan. Memberi kewenangan kepada yudikatif sebagai para bijaksana saat diantara warga negara bersengketa secara pidana maupun perdata.

Kita menugaskan polisi menjaga ketertiban masyarakat. Kita menugaskan tentara menjaga keamanan negara dari ancaman luar maupun dari dalam. Dan rakyat memberi amanat kepada duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai puncak pemimpin nasional melalui Pilpres 2014.

Amanat rakyat itu diberi tenggat waktu lima tahun sebagai pemerintah dan memiliki kewenangan untuk mengatur setiap induvidu yang bersepakat sebagai warga negara republik.
Akal sehat saya terganggu saat tahu kejadian yang menimpa jemaah First Travel.

Sebab sejak lama saya menduga, pasti ada missing link dalam pola bisnis mereka yang melesat luar biasa dahsyatnya. Umrah berbiaya murah 14 juta rupiah bukanlah tidak mungkin bila memang dikelola secara kreatif, dan itu memang tugas entrepreneurship buat mewujudkannya.

Kreatif yang saya maksud, misalnya dalam potongan diskon tiket, ongkos penginapan selama di Jeddah, Mekkah sampai ke Madinah, melibatkan family sponsorship atau korporasi. Macam-macam cara, kiat jitu, dan business plan, dapat ditempuh.

Tapi, begitu tahu panjangnya deretan angka orang mengantri diberangkatkan dan telah menyetor dana sejak awal, mestinya “musang berbulu janggut” terdeteksi dini kejahatannya oleh aparat negara, melalui banyak cara.

Negara punya lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang dapat memantau lalu-lintas uang korporasi beredar di perbankan Tanah Air. Negara punya tangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang telah mengumumkan sejumlah nama institusi dengan praktik curang saat pengumpulan dana masyarakat.

Kita punya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kita punya Badan Intelejen Negara (BIN). Kita punya Polri (Polisi Republik Indonesia) sebagai ujung tombak ketertiban umum dalam masyarakat. Dan anehnya, negara juga punya Departemen Agama yang punya otoritas soal orang pergi haji maupun umrah.

Kemana kah mereka selama ini saat First Travel begitu gigantik meraup dana masyarakat? Kenapa untuk kesekian kalinya aparat negara kita “kebobolan” lagi dan “kebakaran jenggot” dengan kasus sejenis walau beda bidang usaha?

Banyak berderet contoh kasusnya di masa lalu. Apakah tidak pernah terindikasi sejak dini sebagai fraud, sebelum benar-benar “jebol” dan skema ponzi runtuh bak bumi diterjang gempa?

Okay, kita bisa berdebat soal tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing–masing lembaga atau instansi negara. Kita bisa berdebat soal kekurangan aparatur negara untuk mengurusi banyak persoalan di republik. Kita bisa berdebat soal kecanggihan white collar crime, apalagi kedahsyatan dunai internet membuat batas-batas politik teritorial semakin tercekik.

Kita bisa berdebat soal undang-undang korporasi. Soal apapun!

Hal yang membuat akal sehat saya terganggu, sudah berkali-kali kita ”terperosok” dalam berbagai kasus serupa dan memicu kesan kita sebagai bangsa yang dungu. Dungu dalam soal mengurusi hal-hal yang “tetek-bengek”, sepele, tapi berbahaya bagi kemaslahatan warga negara.

Seolah-olah negara tidak melindungi warga negaranya dari sejak dini dari aksi fraud orang-orang yang mau kaya mendadak.

Kenapa tuduhan ini terlalu naïf, mungkin sebagian kita perlu merasa takjub. First Travel berdiri 1 Juli 2009 dengan embrio CV First Karya Utama sebagai biro perjalanan wisata, kemudian tahun 2011 menjelma PT First Anugerah Karya Wisata yang melayani umrah maupun ibadah haji.

Lalu ide cerdik muncul dari pemiliknya agar jemaah terpuasi dengan umrah berbiaya sangat murah. Kita pun sudah lama mengenal skema ponzi sebagai modus investasi palsu. Tawarkan investasi dengan hasil 5 persen per bulan atau 60 persen per tahun, tentulah tak ada arti bunga deposito perbankan 5,5 persen per tahun.

Tapi, kenapa masyarakat kita cenderung mudah percaya dan pada akhirnya “kebakaran jenggot” setelah semua fraud  terkuak? Kenapa aparat hukum seolah-olah berlindung menyatakan aparat lembaganya bersih dan semua kesalahan ditimpakan kepada “oknum” dan pemilik First Travel?

Ada sesuatu yang janggal bagi saya saat bos First Travel Andi Surachman bicara, bahwa ia tak tahu ke mana uangnya ia pakai. Bisa jadi ini upaya bela diri.

Bisa jadi ia tengah melindungi “oknum” yang kecipratan untung dari fraud yang ia lakukan. Tapi, apakah kita sebodoh itu menerima apapun alasan dia?

Dalam konteks yang berbeda, belum lama masyarakat juga dihebohkan dengan kasus uang gaib Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Setelah sekian lama, kita baru sadar ada aksi fraud di Probolinggo, Jawa Timur, 2016 lalu.

Kasus lain pernah terjadi menjerat Salman Nuryanto melalui investasi MLM “bodong” Pandawa Group dengan iming-iming memberi keuntungan besar bagi nasabah. Ada kasus Koperasi Cipaganti buat membangun jasa transportasi raksasa. Kalau dihitung selama 72 negara kita merdeka sebagai bangsa, mungkin deret hitung kasusnya bisa antara “Krawang-Bekasi”.

Dan aparat anehnya, aparat kita tidak pernah tuntas menyelesaikan kasus-kasus fraud tersebut hingga ke akar paling dalam. Selalu saja ada pihak yang “dikorbankan”. Selalu saja ada yang memanfaatkan situasi dengan beragam modus, kepentingan, dan permahfuman.

Saya membaca kembali preambule UUD 1945. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Inilah "kitab suci" kita dalam bernegara. Saya pun membaca kembali potongan-potongan maupun mozaik sejarah awal berdirinya republik ini. Saya membuka ruang memori kembali saat Orde Baru berkuasa, masa pergerakan awal perlawanan terhadap rezim penguasa, masa reformasi, paska reformasi, dan terus bergulir sampai hari ini.

Apakah makna preambule yang saya kutip itu benar-benar telah kita hayati sebagai anak bangsa yang ingin merdeka dari penjajahan?

Kebanggaan saya sebagai jurnalis hanyalah sebagai saksi yang merekam perjalanan, peristiwa, berinteraksi langsung dengan narasumber dan masyarakat, bebas berwacana intelektualitas, berkreasi menguji premis terhadap suatu rangkaian kejadian, dan sekaligus saksi sejarah peradaban kita sebagai bangsa modern.

Dalam profesi ini, Alhamdulillah, saya tetap berupaya memelihara akal sehat dan nurani sehat saya. Melihat banyaknya kedunguan kita sebagai bangsa, saya hanya mampu menggugat, bertanya lebih jauh, melontarkan gagasan di tengah keterbatasan sebagai makhuk ciptaan Tuhan.

Dalam perjalanan itu, karena pekerjaaan jurnalis itu juga pekerjaan penyelidikan, pertanyaan menemukan saksi kunci dan pelaku peristiwa utama hingga aktor pendukung, saya selalu berupaya jujur menemukan rangkaian mozaik guna dirangkai di dalam sebuah narasi.

Ibrahim dan Ismail

Saya melihat ada dua tipe pebisnis yang berbeda: di satu pihak merintis dari keringat jauh beda dengan pihak lain merintis usaha melalui metode simsalabim maupun abrakadabra.

Memang, kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Tapi, realitas empiris membuktikan, sampai hari ini, satu pihak berurusan dengan polisi, dan di pihak lainnya masih leluasa mengayuh roda bisnisnya secara seksama.

Kembali ke cerita awal, hari-hari ini umat Muslim melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah al-Mukarrahmah. Inilah seruan atau panggilan Nabi Ibrahim, ayah para nabi.

Inilah seruan suci dari Allah SWT agar Ibrahim menghancurkan tuhan-tuhan berhala Babilonia, perlawanan terhadap Raja Namrud yang kejam sampai akhirnya mukjizat Allah yang luar biasa membuat Ibrahim tak terbakar api.

Sampai akhirnya atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia dan pergi ke Palestina. Sampai pada kisah Hajar yang memberinya anak Ismail, padahal perkawinan Ibrahim dengan Sarah putri Raja Chazan yang lebih awal belum dikaruniai anak.

Sampai pada waktu Ibrahim berada di Mekkah bersama Hajar dan Ismail, beliau bermimpi aneh. “Wahai anakku. Aku telah bermimpi dan melihat diriku menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu?”

Singkat cerita, acara penyembelihan pun dimulai di Mina, 7 kilometer dari Mekkah. “Ayah, tolong nanti ikat tangan dan kakiku. Lalu tutuplah mataku,” kata Ismail kecil.

Kenapa? “Supaya aku tidak berontak waktu Ayah melaksanakan perintah Allah,” jawab Ismail. Sampai akhirnya Allah menebus Ismail dengan seekor domba besar. Pisau Ibrahim menempel di leher seekor domba, bukan di leher anak kesayangannya.

Dalam bahasa “langit” yang saya coba renungkan dan pahami sedikit demi sedikit hikmah kejadian ini, hanya orang-orang berhati suci, lapang dada, tabah, tawakkal, ikhlas, sehat dan mampu secara finansial—yang mendapat panggilan Allah SWT.  

Hadir memenuhi seruan Nabi Ibrahim.  Sebagai makhluk beriman, kita tentu percaya, di atas segalanya ada Tuhan Maha Pengatur segalanya, termasuk hal-hal gaib dalam kehidupan manusia.

Namun sebagai warga negara Republik dan mungkin dalam versi berbeda, para pecundang fraud berbagai kasus di Tanah Air, kita ibaratkan “korban”, kita juga harus meminta negara melakukan instrospeksi dan pertanggungjawaban.

Misalnya, apakah aparat negara telah menjalankan amanat atas tugas dari rakyat yang membiayai gaji mereka dari pajak warga negara maupun pajak korporasi? Apakah aparat negara telah melindungi warga negaranya dari praktik curang beragam fraud, atau budaya koruptif, dan sebagainya?

Tamsil gugatan ini, ibarat “Ismail” sebagai simbol anak kecil yang penurut pada sang Ayah, ibarat “rakyat jelata” yang sangat mencintai negara dan Tanah Air-nya, dan turut semua aturan negara, tapi seolah-olah negara “tutup mata” atas “kenakalan” aparatnya atas kejahatan korporasi, ataupun kejahatan atas nama tugas negara.

Untunglah Tuhan selalu punya cara untuk menyadarkan kita. Pengorbanan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail adalah sebuah perintah Allah SWT melalui mimpi Ibrahim.

Sebuah metafora pengorbanan “cinta” yang luar biasa dari seorang ayah terhadap anak yang sangat ia sayangi. Mungkin itu juga metafora “Ismail” betapa manusia harus rela mengorbankan apapun benda berharga yang ia miliki bagi ketauhidan umat manusia.

Saya pun tak akan pernah lupa metafora sajak "Nisan" karya Chairil Anwar yang saya hapal di bangku sekolah menengah:

Nisan
Untuk nenekanda
Bukan kematian benar menusuk kalbu
Keridlaanmu menerima segala tiba
Tak kutahu setinggi itu atas debu
Dan duka maha tuan bertakhta