Di Tengah Kritik terhadap Wakil Rakyat, Jokowi Puji Kinerja DPR

"Sementara itu, DPR juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya," kata Jokowi.

Terhadap fungsi legislasi, lanjut Jokowi, DPR antara lain telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017.

Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program pemerintah selama tahun 2017, seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.

"Adapun terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik," ucap Jokowi.

Uji kepatutan dan kelayakan itu, lanjut dia, antara lain terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu; serta Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.

DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

(Baca: Menanti DPR Menggenjot Kinerja Legislasi...)

"Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional," kata dia.

Diplomasi itu dilakukan melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Negara-negara Sahabat. DPR saat ini telah membentuk 49 GKSB serta berperan aktif dalam forum kerja sama antar-parlemen internasional.

Pujian Jokowi ini disampaikan di tengah kritik tajam yang diberikan kepada DPR menyusul rencana pembangunan gedung dan apartemen baru bagi anggota dewan.

Sejumlah pihak mengkritik keinginan DPR itu lantaran anggaran besar tak didukung dengan kinerja yang baik, terutama di bidang legislasi.