Salin Artikel

Peringatan HUT RI, Istana Berupaya Datangkan Seluruh Mantan Presiden

Istana berupaya keras menghadirkan seluruh mantan presiden Indonesia dalam momen tersebut.

"Acara 17 Agustusan tahun ini mudah-mudahan berbeda dari sebelum- sebelumnya. Karena diharapkan seluruh pemimpin yang ada itu bisa hadir," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Selasa (15/8/2017).

"Seluruh pemimpin itu maksudnya mantan-mantan pemimpin (negara)," kata dia.

Pramono mengonfirmasi bahwa Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan hadir.

Saat ditanya apakah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono juga akan hadir, Pramono mengatakan, pihaknya sedang berusaha agar hal itu terwujud.

"Pokoknya diharapkan pemimpin-pemimpin itu hadir dan kita sedang tunggu konfirmasinya," ujar Pramono.

Dalam peringatan hari kemerdekaan RI tahun ini, lanjut Pramono, Istana Kepresidenan ingin menghadirkan kegembiraan untuk masyarakat melalui serangkaian acara. Ini termasuk dengan kehadiran seluruh mantan presiden.

Selain itu, Istana Kepresidenan juga akan menghadirkan pertunjukan bagi rakyat umum. Namun, Pramono belum mau mengungkapkannya secara rinci.

"Tahun ini akan ada serupa ekspresi perasaan. Yang jelas berbeda dengan tahun lalu. Apa itu ekspresi perasaan? Ya macam-macam, nanti saja dilihat," ujar Pramono.

Diketahui, peringatan kemerdekaan di Istana Kepresidenan biasanya diisi dengan upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih.

Semenjak era Presiden Jokowi, peringatan diwarnai dengan nuansa berbeda. Mulai dari mengundang lebih banyak masyarakat dibandingkan pejabat, hingga penyelenggaraan pentas musik di Istana.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/15/18581501/peringatan-hut-ri-istana-berupaya-datangkan-seluruh-mantan-presiden

Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke