Wiranto Protes Tuduhan Langgar HAM Pasca-Referendum di Timor Timur

Saat itu Wiranto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

"Saya protes keras itu. Saya itu mengamankan jajak pendapat," ujar Wiranto di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

"Sebanyak 700 TPS aman dengan kondisi selama 23 tahun berkelahi. Kemudian diperintahkan jajak pendapat, diamankan, berhasil aman tidak ada gejolak setelah itu," kata dia.

Wiranto mengaku heran dengan tuduhan sejumlah pihak yang menyebut dirinya bertanggung jawab atas kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Menurut dia, kekerasan muncul karena adanya kelompok masyarakat yang tidak menerima hasil jajak pendapat.

Saat itu masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pro integrasi dan kelompok yang ingin menyepakati hasil jajak pendapat atau pro kemerdekaan.

"Setelah yang satu kalah, satunya protes, ngamuk sendiri, kok dituduhkan ke kami. Katanya pembiaran. Tapi enggak apa-apa, namanya juga nasib sial, ndak apa-apa," kata Wiranto.

Setelah diumumkannya hasil jajak pendapat di Timor Timur, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran berat HAM.

Jajak pendapat diadakan setelah Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus.

Pada 5 Mei 1999 di New York ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal di bawah payung PBB, tentang penyelenggaraan jajak pendapat.di Timor Timur.

Kesepakatan itu termasuk pengaturan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.

Hasil Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM terkait Pelanggaran HAM di Timor Timur (31 Januari 2000) menyebut telah terjadi pelanggaran berat HAM atau "gross violation of human rights" yang menjadi tanggung jawab negara.

Menurut Komnas HAM terdapat cukup banyak keterangan dan bukti-bukti, telah terjadi berbagai tindak kekerasan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah orang atas dasar alasan-alasan politik maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, berlangsung kejam dan brutal serta extra-judicial.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima TNI adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya.