Salin Artikel

Wiranto Protes Tuduhan Langgar HAM Pasca-Referendum di Timor Timur

Saat itu Wiranto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

"Saya protes keras itu. Saya itu mengamankan jajak pendapat," ujar Wiranto di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

"Sebanyak 700 TPS aman dengan kondisi selama 23 tahun berkelahi. Kemudian diperintahkan jajak pendapat, diamankan, berhasil aman tidak ada gejolak setelah itu," kata dia.

Wiranto mengaku heran dengan tuduhan sejumlah pihak yang menyebut dirinya bertanggung jawab atas kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Menurut dia, kekerasan muncul karena adanya kelompok masyarakat yang tidak menerima hasil jajak pendapat.

Saat itu masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pro integrasi dan kelompok yang ingin menyepakati hasil jajak pendapat atau pro kemerdekaan.

"Setelah yang satu kalah, satunya protes, ngamuk sendiri, kok dituduhkan ke kami. Katanya pembiaran. Tapi enggak apa-apa, namanya juga nasib sial, ndak apa-apa," kata Wiranto.

Setelah diumumkannya hasil jajak pendapat di Timor Timur, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran berat HAM.

Jajak pendapat diadakan setelah Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus.

Pada 5 Mei 1999 di New York ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal di bawah payung PBB, tentang penyelenggaraan jajak pendapat.di Timor Timur.

Kesepakatan itu termasuk pengaturan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.

Hasil Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM terkait Pelanggaran HAM di Timor Timur (31 Januari 2000) menyebut telah terjadi pelanggaran berat HAM atau "gross violation of human rights" yang menjadi tanggung jawab negara.

Menurut Komnas HAM terdapat cukup banyak keterangan dan bukti-bukti, telah terjadi berbagai tindak kekerasan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah orang atas dasar alasan-alasan politik maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, berlangsung kejam dan brutal serta extra-judicial.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima TNI adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/11/17554911/wiranto-protes-tuduhan-langgar-ham-pasca-referendum-di-timor-timur

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.