Salin Artikel

Soal Pengajuan Anggaran DPR, MKD Akan Panggil BURT dan Setjen

Anggaran yang diajukan diberitakan mencapai Rp 7,25 triliun.

Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, pihaknya telah memerintahkan tenaga ahli untuk mengecek rincian pengajuan anggaran tersebut.

"Nanti kami mau panggil BURT, Kesetjenan kami panggil," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

(baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku Hanya Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Menurut Dasco, pihaknya menerima laporan soal anggaran tersebut. MKD bisa memproses, namun bukan sebagai perkara melainkan klarifikasi kepada BURT dan Kesetjenan.

Sebab, hal ini menyangkut marwah DPR RI.

Terlepas dari substansi anggaran, sebagai anggota Dasco mengakui bahwa kondisi salah satu gedung di Kompleks Parlemen sudah dalam kondisi yang tak lagi baik.

Bahkan, lift Gedung Nusantara I kerap anjlok. Alasannya, posisi gedung yang sudah miring.

Ia mengaku pernah mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, perlu kajian apakah memang dibutuhkan pembangunan gedung baru atau tidak.

"Kami mau kaji, karena sudah beberapa kali, sering. Mau mati juga masalahnya. Kayak saya sudah tiga kali," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

MKD nantinya akan menanyakan lebih dalam kepada BURT dan Kesetjenan. Jangan sampai, misalnya, pembangunan gedung tak kunjung dilakukan karena takut citra DPR di mata masyarakat semakin merosot. Padahal, saat dikaji memerlukan pembangunan.

"Tapi kalau diputuskan dari kajian memang perlu ada pembangunan gedung baru, kami akan supervisi benar bahwa pembangunan boleh baru tapi enggak mewah, jangan pemborosan misalnya," ucap Dasco.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing sebelumnya membantah DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.

Ia menyatakan DPR hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Anton menambahkan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.

"Iya, Rp 5,7 triliun," ujar Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Saat ditanya kenaikan anggaran dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 4,26 triliun, Anton menjawab ada berbagai keperluan pada tahun 2018.

"Ya penataan kawasan dulu. Saya kan udah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI Jakarta lebih bagus dari kamar DPR. Kaya gedung juga itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang," kata Anton.

"Malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong. Harus diperbaiki, dibangun. Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," lanjut dia.

Berdasarkan pemberitaan di Tempo.co, DPR mengajukan bujet Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 4,2 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/10/13391041/soal-pengajuan-anggaran-dpr-mkd-akan-panggil-burt-dan-setjen

Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke