Cak Imin Yakin Putra Papua Bisa Kelola Tambang Freeport, Asal..

"Tentu (mampu). Kalau sudah kepemilikan pemerintah dan Pemda, tentu sinergi. Kemampuan pasti bersama-sama," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu di sela-sela diskusi bertajuk "Gus Dur, Papua, dan Paradigma Pembangunan", di Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Cak Imin mengakui, peran atau kontribusi PTFI dalam kesejahteraan masyarakat Papua sejauh ini masih menjadi perdebatan. Namun, menurut dia, keberadaan PTFI di Papua harus bisa menjadi bagian dari suksesnya pembangunan masyarakat Papua.

Cak Imin pun mendukung keinginan Presiden RI Joko Widodo agar kepemilikan pemerintah dalam kontrak karya penanaman modal asing bisa mayoritas atau mencapai 51 persen.

"Ya, kita dukung," ucapnya.

(Baca: Belum Ada Kesepakatan soal Perpanjangan Kontrak Freeport di Indonesia)

Dia pun berharap, apabila pemerintah memperpanjang kontrak PTFI, maka kepemilikan pemerintah harus bertambah dan ada alih teknologi kepada SDM Papua.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Tim Kajian Papua LIPI Adriana Elisabeth menurut kajian LIPI yang dibukukan 2009, ada empat akar persoalan di Papua, yaitu pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara yang menjurus pelanggaran HAM, serta sejarah integrasi Papua. Antara satu dan lain persoalan saling berkorelasi.

Tentang keberadaan PTFI, Adriana mengatakan banyak orang memandang perusahaan tambang berinduk McMoran Amerika Serikat itu menjadi sumber masalah. Padahal, menurut dia PTFI hanya salah satu dari persoalan pembangunan di Papua.

"Kesalahannya memang kita berfikir hanya PTFI lah satu-satunya yang bisa menghasilkan pendapatan untuk Indonesia," kata Adriana.

(Baca: Ribuan Karyawan Freeport Mogok Kerja Sebulan)

Lebih lanjut, dia mengatakan, tanah Papua sangat kaya. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan sumber daya alam yang lain di Papua. Namun, untuk menyelesaikan negosiasi PTFI itu sendiri, Adriana menyarankan pemerintah harus menggunakan berbagai macam pendekatan.

"Memang PTFI ini sulit diselesaikan, karena ini high politic. Pendekatannya tidak bisa hanya investasi tetapi juga aspek non-investasi," kata Adriana.

Konkretnya, kata dia, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik tanah Papua yang sebenarnya, dalam setiap negosiasi dengan PTFI.

"Kalau terus dilakukan negosiasi-negosiasi seperti saat ini, saya yakin sampai kapan pun kasus itu tidak akan pernah tuntas," ucap Adriana.