Salin Artikel

Kelompok "JIN" Dukung Pansus Hak Angket KPK, Apa Alasannya?

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pansus untuk melakukan penyelidikan total terhadap kewenangan dan kinerja KPK," ujar Ketua Presidium Nasional JIN, Razikin Juraid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Razikin menambahkan, pihaknya muak dengan mobilisasi opini dan mobilisasi massa yang dilakukan KPK. Masyarakat pun terbelah, mulai dari kalangan akademisi hingga masyarakat sipil. KPK dinilai melahirkan banyak efek negatif terhadap beberapa hal.

"Misalnya ada opini yang masif dibangun bahwa kesan yang mendemoralisasi lembaga -lembaga negara bahkan pansus dianggap ilegal oleh sebagian orang karena itu bagian dari mobilisasi opini itu," tuturnya.

(Baca: Pansus Hak Angket KPK Diminta Buat Pernyataan Tak Terlibat Korupsi)

Bahkan, jika KPK menolak memenuhi undangan pansus, JIN merekomendasikan agar pansus menempuh langkah hukum. Razikin juga menyinggung soal indeks korupsi tak dari tahun ke tahun tak kunjung turun.

"Kalau ukurannya jumlah tersangka, tangkap tangan, koruptor jadi penilaian keberhasilan pemberantasan korupsi, kami berpendapat sama sekali tidak," ujar Razikin.

"KPK seharusnya bisa mengedepankan aspek pencegahan daripada penindakan," tuturnya.

(Baca: Pegawai KPK Uji Materi soal Hak Angket, Ini Tanggapan Ketua Pansus)

Senada dengan JIN, Koalisi Pendukung Pansus KPK juga menyatakan dukungan terhadap pansus.

Menurut Koordinator Koalisi, Muhamad Syukur Mandar, pihaknya mendukung agar pansus melakukan evaluasi total terhadap KPK dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan berkala agar KPK tak sampai menyalahgunakan kekuasaan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/16542241/kelompok-jin-dukung-pansus-hak-angket-kpk-apa-alasannya-

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.