Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur Eksekutif di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Advokat hak asasi manusia, menjabat sebagai Direktur  Eksekutif di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

"Overcrowding" yang Menghantui Lapas di Indonesia

Kompas.com - 07/07/2017, 12:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Angka kelebihan penghuni sebesar 49 persen bertahan di Desember 2015. Meskipun terjadi penambahan UPT menjadi 477 dan kapasitas menjadi 119.020 penghuni, jumlah penghuni masih tak terbendung, yaitu sebanyak 176.754 orang.

Pada data terakhir melalui SDP Ditjen Pas, Desember 2016, kelebihan penghuni meningkat menembus angka 72 persen, tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Hal tersebut akibat dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang mencapai 204.649 orang berbanding kapasitas 477 UPT yang hanya mampu menampung 119.020 penghuni, tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Implikasi overcrowding

Kelebihan penghuni tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar yang menjadi alasan utama dari berbagai persoalan di rutan dan lapas. Menurut saya, ada beberapa dampak langsung dari persoalan kelebihan penghuni. Kondisi ini tidak banyak berubah.

Pertama, tidak berjalan baiknya pembinaan yang ada di lapas karena jumlah penghuni yang terlalu banyak. Program tersebut meliputi pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan rehabilitasi medis dan sosial yang buruk.

Kedua, kurangnya jumlah personel akibat perbandingan dari penghuni dan personel yang berbanding jauh. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya penghuni yang kabur atau melarikan diri.

Salah satu dampak langsung dari meledaknya kepadatan penghuni rutan dan lapas tersebut adalah risiko kemanan yang tidak lagi terjamin, termasuk memastikan penghuni rutan dan lapas tidak melarikan diri dalam isu keamanan.

Secara faktual, terdapat risiko keamanan serius akibat tingginya tingkat kepadatan penghuni rutan dan lapas. Akibatnya, pada saat malam hari, hanya blok atau sebagian dari blok yang dapat dikunci karena sel tidak dapat dikunci.

Hal ini memunculkan risiko keamanan yang besar baik di antara penghuni maupun antara penghuni dan petugas, serta kemungkinan melarikan diri yang tinggi.

Secara logis, kelebihan beban itu juga berdampak pada rasio antara petugas jaga dan penghuni rutan dan lapas. Di tingkat nasional, rasio antara petugas dan penghuni mencapai 1:44 pada 2014. Angka tersebut membengkak pada 2016 di mana rasionya menjadi 1:55 orang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com