Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Menkominfo dan Menpan RB, Pansus Juga Akan Temui Komnas HAM

Kompas.com - 04/07/2017, 22:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta pandangan dari sejumlah kementerian/lembaga dalam evaluasi menyeluruh terhadap KPK.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, terkait sumber daya manusia, Pansus akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.

Sementara itu, terkait dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK, Pansus akan meminta pandangan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Agun menambahkan, Pansus kemungkinan juga akan meminta pandangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan proses penanganan kasus korupsi oleh KPK.

"Lalu soal adanya dugaan pelanggaran HAM dan sebagainya, mungkin kami akan ke Komnas HAM. Ya itulah agenda-agenda kami ke depan," kata Agun kepada wartawan usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (4/7/2017).

Lebih lanjut Agun mengatakan, Pansus akan mendengarkan semua pihak yang memiliki berbagai pandangan terhadap KPK.

"Kalau (ada pihak) yang merasa diperlakukan tidak adil (oleh KPK) pun, datang temui saya. Berikan informasi apa pun kepada saya," ujar Agun.

(Baca: Pansus Angket KPK Akan Minta Pandangan Menpan RB dan Menkominfo)

Pansus sebelumnya juga dikabarkan mengagendakan kunjungan ke Lapas Sukamiskin di Bandung dan Rutan Pondok Bambu untuk bertemu narapidana kasus korupsi.

Menurut Agun, ini merupakan upaya Pansus dalam membangun konsepsi penegakan hukum yang menjamin HAM.

"Apakah ada di antara mereka (terpidana kasus korupsi) yang selama proses atau menjalani pidana, hak-haknya dianiaya. Kami akan buka itu. Tetapi tidak ada niat mengubah putusan," tutur Agun.

Agun menyebutkan, DPR merupakan lembaga pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ketika dimintai komentar bagaimana kinerja KPK selama ini, Agun menolak memberikan komentar.

"Saya hanya menjalankan tugas Pansus dalam rangka melaksanakan fungsi penyelidikan, pengawasan. Oleh karena itu kami ingin komprehensif. Kami tidak ingin membuat kesimpulan suka-suka sendiri," ujar dia.

Kompas TV Panitia Khusus Angket KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com