Pengamat: Pemerintah Harus Hati-hati Sebelum Libatkan TNI di Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer Mufti Makarim menyarankan pemerintah mempertimbangkan matang-matang jika ingin membantu Pemerintah Filipina dalam menanggulangi kelompok militan pro-ISIS.

Sebab, lanjut Mufti, bantuan TNI tersebut akan memicu timbulnya reaksi jaringan ISIS yang berada di Indonesia.

Baca: Ketua MPR Dukung jika TNI Diminta Terlibat Lawan ISIS di Filipina

"Ya Pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan keterlibatan TNI di Filipina, karena Indonesia juga punya ancaman keamanan dalam negeri juga yang harus diperhitungkan efeknya jika ikut terlibat di sana," ujar Mufti saat dihubungi, Selasa (27/6/2017).

Menurut Mufti, kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian Pemerintah. Sebab, beberapa waktu belakangan, sebelum muncul kabar terkait bantuan TNI ke Filipina, ISIS sudah menunjukkan ancamannya.

Salah satunya, teror bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu 24 Mei 2017 malam.

Contoh lain adalah serangan di Mapolda Sumut pada Minggu (25/6/2017) pada pukul 03.00 WIB.

Sehingga, jika TNI akan dilibatkan di Filipina maka Pemerintah harus siap dengan meminta Polri memperketat pengawasan di dalam negeri.

"Pendukung ISIS ada, mereka yang menjadi pelaku bom Kampung Melayu atau serangan polisi di Medan, itu termasuk," kata Mufti yang juga anggota dewan direksi Lokataru Law and Human Rights Office tersebut.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan setuju dengan rencana untuk melibatkan TNI di Filipina.

Sebagai negara sahabat dan sesama anggota ASEAN, menurut Zulkifli, Indonesia harus membantu Filipina.

"Saya setuju, setuju kita. Kalau diminta. Tentu kehormatan kalau diminta," kata Zulkifli saat ditemui di acara open house yang digelar di rumah dinasnya di kawasan Widya Candra, Senayan, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi

Sedangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia akan menjalin kerja sama terlebih dulu dengan Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina terkait bantuan itu.

"Indonesia akan melakukan koordinasi dengan lima negara itu, koordinasi multilateral untuk mem-back up Filipina dalam rangka menghabisi basis ISIS di sana," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017).