Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak Dibentuk, Saber Pungli Lakukan 856 OTT

Kompas.com - 19/06/2017, 19:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas saber Pungli) sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di seluruh daerah Indonesia dalam rangka pencegahan pungutan liar.

Ketua Satber Pungli Komjen Dwi Priyatno mengatakan, sejak dibentuk pada akhir Oktober 2016 lalu saber pungli sudah melakukan 856 OTT.

"Ada yang proses penyidikan, penyelidikan, ada yang sudah P21 (berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan), ada yang penuntutan maupun sudah divonis," kata Priyatno di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

(Baca: Usut Pemerasan oleh Oknum Rutan, Tim Saber Pungli Diturunkan ke Pekanbaru)

Dari hasil OTT itu, tim ini menyita uang mencapai sekitar Rp 13,5 miliar.

Selain itu, lanjut Priyatno, pihaknya juga mengungkap pungli oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) di Kalimantan Timur.

Kasusnya kini ditangani Bareskrim Mabes Polri.

"Kami sudah block itu kurang lebih Rp 326 miliar dan nanti akan menjadi barang bukti juga dan akan dikembangkan menjadi kasus tindak pidana pencucian uang," kata dia.

(Baca: Menkumham Minta Saber Pungli Sasar Lapas)

 

Priyatno menambahkan, selain melakukan OTT, Saber Pungli juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan berbagai cara, termasuk melalui media elektronik. Sosialisasi ini, akan diintensifkan setelah Idul Fitri tahun ini.

"Beberapa Tim akan ke daerah dan melakukan monitoring dan supervisi daerah-daerah yang memang mungkin perlu dilaksanakan supervisi," kata Priyatno.

Kompas TV Seorang kepala sekolah dan wakil Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP ditangkap Tim Saber Pungli Polresta Padang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com