Politisi PDI-P Sebut Ada Upaya De-Soekarnoisasi oleh Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meluruskan sejarah mengenai Presiden RI Soekarno.

Menurut dia, pelurusan sejarah perlu dilakukan karena ada upaya de-Soekarnoisasi oleh pemerintahan Presiden kedua Soeharto.

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, kata dia, secara jelas menuduh bahwa Soekarno menguntungkan dan melindungi tokoh-tokoh Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI).

(Baca: Bulan Soekarno, untuk Mengingat Susah Payah Pendiri Bangsa)

Namun, tuduhan itu tidak pernah bisa dibuktikan di pengadilan hingga Soekarno wafat.

"Bung Karno membawa beban sejarah yang sangat berat. Meninggal membawa beban berkhianat dengan bangsa dan negara yang beliau merdekakan," kata Basarah dalam acara ngaji bareng Bung Karno yang digelar Megawati Institute di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Setelah Soekarno wafat, lanjut Basarah, proses de-Soekarnoisasi masih terus berlanjut. Salah satu caranya adalah dengan memakamkan Soekarno di Blitar.

Padahal, Soekarno sudah meninggalkan pesan ingin dimakamkan di daerah pegunungan, yang ditafsirkan banyak orang sebagai Batutulis, Bogor.

"Kenapa Pak Harto memilih memakamkan Bung Karno di blitar? Karena saat itu Blitar adalah basisnya PKI," ucap Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini.

(Baca: PDI-P: Konstruksi Pemikiran Soekarno adalah Konstruksi Pemikiran Islam)

Akibat de-Soekarnoisasi ini, lanjut Basarah, masyarakat banyak yang mendapatkan pemahaman yang salah soal sosok Soekarno.

Oleh karena itu, pelurusan sejarah ini menjadi bagian tugas masyarakat bersama.

"Kalau ada yang katakan Bung Karno komunis, kafir, sekuler, saya ingin membantah," kata dia.