Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Gencar Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Kompas.com - 09/06/2017, 13:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Joko Widodo gencar bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat kecil.

Sejauh ini, dari 126 juta bidang tanah yang seharusnya disertifikasi, namun baru 46 juta bidang tanah yang tersertifikat.

Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Adapun tahun 2018 mendatang, pemerintah menargetkan 7 juta bidang tanah yang tersertifikasi.

Sementara pada 2019, pemerintah menargetkan 9 juta bidang tanah yang akan disertifikasi.

Pada acara pembagian 2.359 lembar sertifikat di Halaman Balai Kota Tasikmalaya Jawa Barat, Jumat (9/6/2017), Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah gencar membagi-bagikan sertifikat.

"Sertifikat adalah tanda bukti hak hukum lahan tanah yang Bapak-Ibu miliki," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, banyak rakyat kecil yang mengalami sengketa lahan.

Ada yang sengketa sesama warga dan ada pula sengketa rakyat dengan pengusaha.

Baca: Pesan Presiden Jokowi kepada Penerima Sertifikat Tanah Gratis

Kebanyakan, rakyat kecil kalah dalam sengketa itu karena tidak punya sertifikat.

"Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada menteri agar sertifikat itu harus segera diberikan supaya masalah-masalah sengketa tadi bisa rampung," ujar Jokowi.

Jokowi juga berpesan kepada para penerima sertifikat supaya menjaga betul lembaran sertifikat itu.

"Saya titip, disimpan, diberi plastik supaya jika ada genting bocor tidak merusak sertifikat. Sertifikat juga harus difotokopi agar jika hilang masih ada fotokopian sehingga ngurusnya mudah," pesan Jokowi.

Di penghujung pidatonya, seperti biasa, Presiden membagi-bagikan sepeda kepada penerima sertifikat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com