Pancasila di Tengah Musim Parade Massal

Mari kita menengok sepintas kronologis  beberapa peristiwa yang terjadi di depan Istana Merdeka, Jakarta, sejak Oktober sampai Desember 2016 lalu.

Jumat malam, 28 Oktober 2016, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, berlangsung perhelatan seni budaya dengan nama "Indonesia Berdendang". Acara ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 dengan menampilkan petunjukan seni budaya dari berbagai suku dan etnis di Indonesia. Acara ini ditandai tiga panggung besar dan ditonton sekitar 5.000 orang.  "Bagus sekali. Koreografi bagus untuk panggung cukup lebar," kata Presiden Joko Widodo tentang acara ini, ketika itu.

Tujuh hari kemudian, Jumat siang sampai petang, 4 November 2016, di pelataran tugu Monas yang berhadapan dengan Istana Merdeka, berlangsung aksi unjuk rasa massal  yang kemudian terkenal dengan sebutan peristiwa 411. Ketika aksi unjuk rasa berlangsung, saya berdiri di tepi jalan Merdeka Utara yang menempel pelataran taman Monas yang berhadapan dengan Istana Merdeka. Kebetulan saya jumpa seorang remaja asal Kemang, Jakarta Selatan, yang ikut dalam aksi ini. Saya tanya kepadanya alasannya ikut aksi ini. Jawabannya melenceng dari pertanyaan saya. "Unjuk rasa ini untuk tandingan acara Indonesia Berdendang," ujarnya.

Menjelang usainya aksi unjuk rasa ini, saya berdiri di depan kantor Kementerian Perhubungan, dan kontak lewat telepon genggam kepada seorang pengurus pusat  Partai Nasdem yang tinggal di wilayah dekat Kemang, juga untuk memberi kabar tentang banyaknya orang yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini.

"Alaaa, pengunjuk rasanya Cuma 35.000 orang. Kecil itu," katanya dengan nada meremehkan. Ternyata dia baru saja baca berita dari medisa sosial yang memberitakan sumber intelijen menyebut jumlah pengunjuk rasa itu sekitar 35.000 orang.

Kemudian saya kontak dengan  seorang pengamat dan penulis soal politik sosial yang pernah berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saya sampaikan situasi aksi unjuk rasa ini.

"Unjuk rasa ini mempermudah kita memprediksi siapa yang akan menang dalam pemilihan gubernur Jakarta nanti," ujarnya saat itu.

Rabu, 30 November 2016, di pelataran Monas, di depan Istana Merdeka, berlangsung perhelatan massal yang disebut "Apel Nusantara Bersatu".

Dua  hari kemudian, Jumat siang, 2 Desember  2016, di tengah hujan, berlangsung aksi unjuk rasa massal yang juga terkenal dengan nama Peristiwa  212. Presiden Joko Widodo bersama para stafnya hadir di panggung yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk aksi ini.

Pada Minggu pagi, 4 Desember 2016, berlangsung pawai atau parade kebudayaan Nusantara  dengan nama "Kita Indonesia" dari Bunderah HI sampai pelataran Monas, Jakarta. Di acara ini muncul lambang-lambang Partai Nasdem dan Partai Golkar. Acara berbungkus seni budaya ini juga menimbulkan banyak sampah dan tanaman di jalur hijau rusak sehingga muncul teguran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menjelang Desember akhir 2016, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, acara ulang tahun PDI Perjuangan ke-44 tahun, 10 Januari 2017, antara lain akan ditandai dengan pawai atau parade budaya di Jakarta. Tapi rencana itu batal dan dijadwalkan ulang lagi pada 1 Juni 2017. Itu pun dibatalkan lagi. Pembatalan ini dianggap banyak pengamat sosial politik cukup bijaksana.

Rentetan acara aksi unjuk rasa massa pada Oktober sampai Desember2016 itu berlanjut secara latah sampai kini, baik digelar dengan terus terang untuk tujuan politik maupun yang dibungkus dengan kemas pawai atau parade seni budaya, termasuk aksi sejuta karangan bunga dan lilin bernyala.   

Mengomentari kronologi peristiwa aksi massal berbagai bentuk ini, peneliti dan pengamat senior bidang sosial politik dari Lembaga Ilmpu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, di Jakarta, Kamis 8 Juni 2017, kemarin, mengkaitkan hal itu dengan tindak politisasi berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan sejak masa pemerintahan diktatur Orde Baru.

Waktu itu, politisasi berbagai bidang kehidupan dilakukan dengan penuh tekanan dan tersembunyi di bawah permukaan secara strategis dan sistematis. Ia memandingkan gerak kontemplatif para pendiri bangsa dan Negara ini di masa menjelang kemerdekaan sampai awal kemerdekaan RI.

"Waktu masa ini banyak negarawan dan filsuf Negara. Di masa Orde Baru para penguasa  lebih pragmatis," ujar Siti Zuhro.

Suasana tertekan selama 30 tahun lebih itu meletup setelah tahun 1998, gerakan reformasi. Letupan-letupan terus terjadi sebagai eforia hingga kini setelah 19 tahun.

"Aksi-aksi masa, baik unjuk rasa dengan warna keagamaan maupun budaya yang diorganisir siapa pun saat ini saat ini cukup berbahaya dan bisa menjadi benturan massal," ujarnyanya.