Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Kapolres Solok Harus Jadi Preseden agar Aparat Tegas Tindak Persekusi

Kompas.com - 07/06/2017, 19:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz menilai, pencopotan AKBP Susmelawati Rosya sebagai Kepala Polres Solok Kota merupakan tindakan yang tepat.

AKBP Susmelawati Rosya dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menuntaskan kasus persekusi dengan korban dokter Fiera Lovita.

Hafiz berpendapat, preseden tersebut merupakan justifikasi bagi aparat kepolisian di daerah lain agar bertindak tegas terhadap pelaku persekusi.

"Itu tindakan tepat. Sebagai terapi kejut bagi aparat kepolisian. Aparat di level daerah jadi punya justifikasi formal untuk menindak pelaku persekusi," ujar Hafiz saat menggelar konferensi pers terkait persekusi, di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Menurut Hafiz, selama ini aparat kepolisian, khususnya di daerah, bersikap gamang saat menghadapi beberapa kasus persekusi.

Baca: Kapolres Solok Kota Dicopot dari Jabatannya

Dia mencontohkan, ketidaktegasan aparat saat menangani kasus persekusi yang dialami oleh warga Ahmadiyah dan Syiah.

"Dalam hal ini Kapolri harus memberikan pemahaman kenapa polisi harus bertindak," kata Hafiz.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto.

Dia berharap, pencopotan AKBP Susmelawati Rosya menberikan efek deterrent agar aparat penegak hukum tidak segan menindak kelompok-kelompok yang melakukan persekusi.

"Saya berharap peristiwa itu memberikan efek deterrent agar aparat tegas kepada pelaku persekusi," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan dirinya tak segan mengganti bawahannya yang tidak tegas dalam menindak para pelaku persekusi.

"Sudah saya sampaikan, kalau saya anggap nanti menurut penilaian saya, Kapolres di Solok saya anggap lemah, takut, ya saya ganti. Ganti dengan yang berani dan tegas," ujar Tito.

Baca: Pencopotan Kapolres Solok Dianggap Tepat karena Tak Patuhi Perintah Kapolri

Dalam telegram rahasia yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto, Jumat (2/6/2017), Rosya pun dicopot dan dimutasi menjadi Kepala Bagian Perawatan Personel Biro SDM (Kabagwatpers ROSDM) Polda Sumatera Barat.

Jabatan sebagai Kapolres Solok Kota yang baru diberikan kepada Kepala Unit II Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri AKBP Dony Setiawan.

Dony dikenal sebagai Ketua Tim Narcotics Investigation Center (NIC), sebuah tim pemukul bandar narkotika di Bareskrim Polri.

Kompas TV Tak Tegas Tangani Persekusi, Kapolres Ini Dicopot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com