Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/06/2017, 17:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto memperkenalkan konsep baru deradikalisasi, yakni one stop service intelligence. Secara sederhana, one stop service intelligence adalah pendekatan antarpersonal kepada teroris dan berupaya membimbing mereka kembali ke jalan yang benar.

Wawan mengatakan, dirinya sudah mempraktikan konsep itu.

"Saya secara pribadi bertemu dengan teman-teman eks (pelatihan militer kelompok teroris di) Afganistan, eks (anggota) latihan militer Moro (Filipina) dan ISIS sendiri. Saya mendapatkan kepercayaan dari mereka," kata Wawan dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Sabtu (3/6/2017).

Ia mengatakan bahwa mendapatkan kepercayaan adalah tahap pertama konsep tersebut. Tidak diduga, Wawan malah banyak mendapat informasi tentang seluk-beluk aktivitas kelompok mereka. Informasi itu mulai dari penyebaran pemahaman radikal dari Suriah ke Indonesia hingga metode penyelundupan senjata.

Setelah mendapatkan kepercayaan, kata Wawan, dia mulai memperdebatkan dan mempertentangkan pemahaman radikal sang teroris.

"Begitu mereka blak-blakan itu, saya peluk dia. Saya lalu bilang, 'Hey, kita ini mau jadi bangsa gila yang akan terus menyulut dendam berkepanjangan atau mau selesai. Lupakan dan tatap masa depan?'" ujar Wawan.

Baca juga: Cerita Mantan Teroris Gagal Kerja Ojek Online akibat Stigma...

"Kalau kita tetap memendam dendam sejarah, maka akan kembali ke zaman Ken Arok. Lalu apa gunanya? Padahal kalau kita bicara, ketemu kok masalahnya. Ada hitung, mari kita hitung. Ada rembuk, mari kita rembuk bareng," lanjut dia.

Seiring dengan itu, sang teroris harus dibantu dari sisi finansial. Misalnya, memberikan pekerjaan yang disukai. Perlahan-lahan, sang teroris akan sadar dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan konsep one stop service intelligence itu, Wawan klaim, program deradikalisasi berhasil 95 persen. Hanya lima persen teroris yang kembali ke kelompok lamanya.

"Hanya lima persen yang gagal. Tapi yang lima persen inilah yang terus memviralkan diri. Catatan kami, ada 46.000 akun Twitter dan 4.800 situs yang digunakan ISIS untuk mempublikasikan ajaran mereka," ujar Wawan.

Lihat juga: Pejabat BIN Sebut 2.691 Terduga Teroris Sedang Dipantau

Karena itu, pendekatan melawan terorisme bukan melulu lewat penindakan hukum. Meski tidak berhasil 100 persen, konsep one stop service intelligence itu bisa menjadi model baru Indonesia dalam memberantas terorisme dengan cara-cara yang lebih humanis.

Wawan berharap, konsep tersebut diakomodasi juga di dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini masih dibahas di DPR RI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com