JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengajukan program kerjanya agar masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2017.
Tjahjo juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang menghambat hal tersebut.
"Tadi saya sampaikan, silakan (masuk ke APBD-P 2017). Tidak boleh DPRD, Pak Djarot, Sekda dan SKPD menghambat," ujar Tjahjo, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (29/5/2017).
Menurut Tjahjo, program pemerintah DKI Jakarta yang akan dipimpin Anies-Sandi harus berjalan.
Oleh karena itu, sedianya program Anies juga dimasukkan dalam APBD-P 2017 sebagai langkah percepatan program.
"Jangan sampai janji kampanye gubernur terpilih itu tidak masuk ke dalam perencanaan program di tahun anggaran 2017. Jadi harus ada perubahan APBD-P," kata Tjahjo.
Lebih jauh, lanjut Tjahjo, seluruh program Anies-Sandi nantinya juga harus terhubung dan selaras dengan program pemerintah pusat.
"Bagi kami program Pak Jokowi (Joko Widodo) harus jalan, program Pak Anies juga harus jalan," kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, Kemendagri juga akan melakukan pengawasan terhadap program yang berjalan.
"Kami, Depdagri memastikan jangan sampai program strategis Pak Jokowi, yang ada di Jakarta terhambat gara-gara belum ada sinkronisasi dan akselerasi program. Seperti MRT, LRT, kemudian semua hal sudah harus disiapkan," kata dia.
Sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi, Syarif, sebelumnya mengatakan, tim transisi yang dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk ke APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018.
Keempat program tersebut yakni rumah dengan down payment (DP) nol rupiah, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.