Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Tepis Hoaks soal Investasi Asing, Ini Permintaan Khusus Jokowi

Kompas.com - 23/05/2017, 19:05 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan rakyat mengetahui betul manfaat sebuah investasi, baik investasi dari negara luar atau dalam negeri.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi ingin pihak kementerian hingga pemerintah setempat aktif menjelaskan ke masyarakat tentang imbas positif sebuah investasi.

"Misalnya ada proyek Jakarta-Bandung (kereta cepat), Presiden itu maunya humas pemerintah ikut aktif menjelaskan, ini loh nilai tambahnya. Enggak sekadar bahwa proyek ini nilainya segini," ujar Staf Khusus Presiden Bidang komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

"Kalau perlu dibentuk humas khusus untuk masing-masing proyek. Misalnya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, ada humasnya. Kemudian (proyek hasil investasi) yang lain lagi," kata dia.

Keaktifan pemerintah menjelaskan manfaat sebuah investasi itu juga berguna untuk menutup ruang munculnya berita hoaks yang menyudutkan pemerintah dan tidak produktif bagi masyarakat.

Johan mencontohkan, pernyataan Presiden Jokowi yang pernah "dipelintir" dan dijadikan berita hoaks oleh pihak tertentu.

"Misalnya Presiden ngomong, kita targetkan wisatawan China (ke Indonesia) 10 juta. Tapi, kemudian dipelintir, dibuat menjadi berita hoaks menjadi 10 juta tenaga kerja China, ilegal pula," ujar Johan.

(Baca juga: Alasan Jokowi Libatkan TNI, Polri, dan BIN dalam Urusan Investasi)

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan melibatkan Panglima TNI, Kepala Polri, hingga Kepala BIN dalam hal masuknya investasi di Indonesia. Menurut Jokowi, ini semata-mata demi lancarnya investasi itu sendiri.

"Investasi kan butuh stabilitas di dalam negeri. Nah karena itu Presiden memerintahkan Polri, TNI, BIN dan tiga kepala staf TNI untuk ikut mengamankan," ujar Johan Budi.

"Konteks mengamankan ini adalah agar orang (pihak yang ingin berinvestasi) merasa aman, nyaman berinvestasi di Indonesia," kata dia.

Stabilitas dalam negeri adalah faktor penting bagi investasi. Sebab, kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi saat ini tengah tinggi-tingginya.

Banyak negara yang melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Oleh sebab itu, situasi sosial dalam negeri haruslah aman serta tertib agar investasi berjalan lancar dan rakyat Indonesia merasakan manfaat positifnya.

(Baca juga: "Investasi Bukan Ancaman bagi Bangsa Indonesia...")

Kompas TV Naik Peringkat, BI Berharap Investor Asing Bisa ke Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com