JAKARTA, KOMPAS.com - Demi percepatan dan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah diingatkan agar melaksanakan program strategis nasional yang sudah ditetapkan.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
"Bagi pemerintah pusat intinya satu. Apa yang jadi program strategis pusat harus dilaksanakan dengan baik. Pastikan perencanaan anggaran dijalankan," kata Tjahjo.
(Baca: Mendagri Minta Pemda Bangun Infrastruktur Pendidikan yang Memadai)
"Program pemerintah pusat harus sukses di daerah. Antar-provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan harus sinergis," ujar dia.
Meski demikian, percepatan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat itu pun diminta tidak melupakan jati diri daerah.
"Ini harus dicek betul dengan baik. Sekarang banyak daerah mau bangun jalan tol. Contoh Indramayu kehidupan warung makan di pinggir jalan habis semua, mati semua," kata dia.
"Itu harus dipertimbangakan semua. Bangun sarana prasarana harus memperhatikan aspek masyarakat," lanjut dia.
(Baca: Kemendagri Minta Pemda Terapkan "E-Government" dalam Layani Publik)
Tjahjo menambahkan, pemerintah daerah juga harus cermat mengeluarkan izin pembangunan.
Walaupun, diakuinya, pemerintah daerah punya kewenangan tersendiri dalam mengatur wilayahnya.
"Kayak Natuna, jangan sampai salah memberikan izin, salah berikan kewenangan. Natuna itu pusat pertahanan dan perikanan," kata politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.