Perppu Bisa Pakai Model Terbalik untuk Bubarkan Ormas, namun...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan organisasi kemasyarakatan bisa saja dibubarkan terlebih dahulu tanpa menunggu proses peradilan.

Namun, saat ini Undang-Undang Ormas mengatur bahwa proses pembubaran ormas harus melalui proses peradilan.

Untuk itu, menurut Refly, aturan mengenai proses pembubaran ormas dapat direvisi melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Jadi kalau menurut saya, ya mungkin perppu bisa mengatur (pembubaran) sebelum proses peradilan. Modelnya dibalik, bukan minta pembubaran, tetapi dibubarkan terlebih dahulu," kata Refly kepada Kompas.com, Rabu (17/5/2017).

Nantinya, dalam perppu tersebut juga perlu diatur bahwa ormas yang keberatan pun tetap diberikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun, Refli mengingatkan, ketentuan pembubaran itu harus diatur secara jelas. Tujuannya, agar di kemudian hari tidak disalahgunakan untuk membubarkan ormas yang dinilai tidak sejalan dengan politik pemerintah.

"Dengan catatan itu harus dalam kondisi tertentu, kondisinya diatur. Misalnya ormas itu nyata-nyata melakukan pemberontakan, kan tidak mungkin persuasi lagi," kata dia.

"Jadi harus ada batas-batas, kondisi mana pemerintah bisa membubarkan sebuah ormas. Kalau kondisinya tidak mendesak, ya harus lewat step by step dalam UU Ormas," tutur dia.

Meski demikian, Refly Harun mengatakan bahwa wacana penerbitan perppu sebagai upaya untuk mempercepat pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dikhawatirkan mengancam demokrasi.

Refly khawatir, perppu itu tidak hanya akan memberangus HTI, tetapi juga ormas-ormas lainnya.

(Baca: Refly Harun: Perppu Pembubaran Ormas Bisa Ancam Demokrasi)

Sebelumnya, upaya pemerintah untuk membubarkan ormas HTI melalui jalur peradilan dianggap membutuhkan waktu panjang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kejaksaan Agung menyarankan agar diterbitkan perppu untuk mempercepat upaya pembubaran HTI.

(Baca: Percepat Pembubaran HTI, Pemerintah Pikirkan Opsi Terbitkan Perppu)

"Di UU Ormas memang ada tahapannya lewat proses hukum, itu butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul Jaksa Agung kan memungkinkan dengan perppu," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, mengatakan, DPR RI akan membahas usulan pemerintah tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis  (18/5/2017).