Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asal Muasal Penelitian Kemendikbud dan Temuan Sikap Intoleransi di Sekolah...

Kompas.com - 03/05/2017, 14:38 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan intoleransi yang terjadi di sekolah, di mana masih ada siswa yang cenderung menolak Ketua OSIS yang berbeda agama merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus dengan subjek siswa SMA/sederajat, guru, dan kepala sekolah dua SMA negeri dan dua SMA swasta di Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat di antaranya, masih kerap terjadinya perilaku intoleransi di masyarakat berupa tindakan kekerasan dan konflik sosial.

Di samping itu, masih banyak terjadi dominasi atau diskriminasi mayoritas terhadap minoritas, bahkan pemaksaan hingga terpinggirkannya hak-hak minoritas.

(Baca: Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah)

Permasalahan lain yang menjadi dasar penelitian yaitu munculnya paham dan tindakan radikal yang menjadi ancaman bagi keutuhan dan persatuan dan kesatuan bangsa.

Terakhir adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai multikultural dalam kehidupan masyarakat yang sangat plural.

Peneliti Puslitjakdikbud, Kemendikbud, Nur Berlian Venus Ali yang melakukan penelitian ini dari Juli-September 2016 mengatakan, penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan suvei SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP) tahun 2015 yaitu masih ada sikap atau persepsi siswa SMA Negeri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalis.

(Baca: Jokowi: Jangan Takut Melawan Intoleransi dan Kekerasan)

"Sikap tersebut (yang ada dalam survei SIDP) antara lain 8,5 persen setuju dasar negara diganti dengan agama, dan 7,2 persen setuju (eksistensi) gerakan ISIS," kata Nur kepada Kompas.com, Selasa malam (2/5/2017).

Hal tersebut, kata Nur, sejalan dengan hasil survei Saiful Mujani Research Consulting tahun 2016 yang menyebutkan bahwa lima persen anak usia sekolah/kuliah mengetahui dan mendukung gerakan ISIS.

"Fakta ini tidak sejalan dengan harapan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai kebijakan (Nawacita, UU Sisdiknas, dan lainnya)," imbuh Nur.

Temuan penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan hasil survei lembaga lain tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan mengambil sampel studi kasus di dua kota Singkawang dan Salatiga. Kedua kota ini dipilih lantaran mewakili masyarakat multikultur dan tingkat toleransi tinggi.

Menurut Nur, temuan penelitian di Singkawang dan Salatiga, banyak praktik baik yang dilakukan sekolah dalam memelihara toleransi dan kebinekaan. Namun, ketika diminta mengisi kuesioner tentang sikap kebinekaan, masih ada sebagian siswa (sekitar 25 persen) yang merasa lebih nyaman berteman dengan yang seetnis dan seagama.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com