Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Jakarta Dinilai Akan Cepat Pulih dari Luka Pilkada

Kompas.com - 22/04/2017, 15:06 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak dipungkiri Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menyisakan pergesekan di tengah masyarakat.

Isu SARA selama penyelenggaraan Pilkada menguat di ranah media sosial dan menyebabkan keterbelahan di masyarakat.

Meski demikian, Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai "luka" yang diderita oleh warga Jakarta pasca-Pilkada akan cepat pulih.

Menurut Viva, proses rekonsiliasi di Jakarta akan lebih cepat dibandingkan di daerah lain, sebab tingkat rasionalitas pemilih di DKI cukup baik. Ditambah lagi dengan peran media mainstream dan media sosial.

"Tingkat rasionalitas pemilih DKI lebih tinggi. Proses rekonsiliasi di masyarakat akan lebih cepat," ujar Viva saat berbicara dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: "Mengobati Luka Pilkada" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

 Baca: Usai Bertemu Ahok, Anies Ingin Ada Rekonsiliasi Antar Pendukung

Viva menuturkan, proses rekonsiliasi harus juga didukung oleh peran media massa. Faktor media juga menjadi salah satu daya dukung untuk mengurangi polarisasi atau keterbelahan di masyarakat.

"Masyarakat Jakarta saat ini sudah lebih melek media, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Beda dengan daerah yang tidak didukung media masa, penyembuhan lukanya lama," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat sosial sekaligus dosen Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati berpendapat bahwa upaya rekonsiliasi harus dilakukan dalam skala nasional.

Baca: Dibutuhkan Rekonsiliasi Nasional Pasca Pilkada DKI

Rekonsiliasi nasional tersebut harus diinisiasi oleh para elite politik. Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya potensi polarisasi di masyarakat yang semakin parah, mengingat panasnya situasi saat sebelum dan sesudah Pilkada.

"Elit perlu menjadi contoh untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Apalagi dengan menguatnya isu SARA belakangan ini. Memang perlu waktu untuk berkeliling ke daerah dan mendengarkan masyarakat," ujar Devie.

Rekonsiliasi nasional, kata Devie, bisa dilakukan dengan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah. Para elit politik harus menjelaskan dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses Pilkada hanya merupakan bagian dari kontestasi politik, terlepas dari isu kesukuan dan agama.

Menurut Devie, cara tersebut efektif sebab hubungan patron klien masih kental di sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat akan cenderung mendengarkan seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar.

"Elit politik harus meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada hanya menjadi bagian dari kontestasi politik," tutur Devie.

Kompas TV Jika Terpilih, Anies-Sandi akan Gelar Rekonsiliasi



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com