Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies-Sandi Janji Hentikan Reklamasi, Ini Kata Luhut

Kompas.com - 20/04/2017, 18:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan berbicara dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terkait proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Langkah Luhut ini dilakukan karena pasangan Anies-Sandi pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi apabila terpilih.

Saat ini, hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan Anies-Sandi unggul dari pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Luhut akan berupaya agar Anies-Sandi mengurungkan niatnya untuk menghentikan proyek reklamasi.

"Kita sudah ada proses yang baru, nanti disampaikan, dilihat. Tentu harus dengan baik-baik dijelaskan. Mungkin pak Anies belum punya data yang banyak (terkait reklamasi)," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Luhut meyakini, Anies-Sandi pada akhirnya akan mengerti bahwa proyek reklamasi saat ini sangat penting dan tak perlu dihentikan.

"Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan kota Jakarta itu tiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat," ucap Luhut.

Sandiaga sebelumnya mengatakan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi)," ujar Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

(Baca juga: Janji Non-program Anies-Sandi: Hentikan Reklamasi hingga Tutup Alexis)

Sandiaga menambahkan, jika nantinya reklamasi benar-benar dihentikan, ia akan mengajak masyarakat dan pengembang untuk berembuk.

Ia menginginkan semua elemen masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di Jakarta.

"Kita mau win-win solution, warga diberikan kemenangan, tetapi yang investasi dipastikan juga tidak dirugikan, yang sudah beli tanah di sana juga bisa mendapatkan uang kembali," ucap dia.

(Baca juga: Ahok: Soal Reklamasi Jangan Membohongi)

Sandiaga menyarankan, lokasi reklamasi saat ini dibangun tempat wisata sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

"Bagaimana reklamasi yang sudah berjalan ini bisa justru dipakai segera untuk kepentingan rakyat banyak, kepentingan publik, penciptaan lapangan kerja, pariwisata dikembangkan, revitalisasi kawasan pesisir, dan bagaimana rakyat merasa terwakilkan," kata dia.

Kompas TV Debat panas terjadi antara Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan, terkait kebijakan reklamasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com