Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada DKI

Kompas.com - 19/04/2017, 23:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriani mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Ibu Kota putaran kedua yang dilaksanakan pada Rabu (19/4/2017).

Menurut dia, para pemilih terlihat antusias menggunakan hak pilihnya.

"Hampir semua pemilih sangat antusias memilih. Perbaikan juga terjadi pada tempat pemungutan suara di sejumlah rumah sakit, panti, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan," kata Siane, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu.

Pada pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Komnas HAM melakukan pemantauan di seluruh wilayah DKI Jakarta baik di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Pantauan dilakukan antara lain di wilayah permukiman kumuh seperti Kampung Luar Batang dan Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara serta Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

(Baca: Komnas HAM Pantau Wilayah Penggusuran dan Rawan Konflik di Pilkada DKI)

"Pemilih terlihat antusias memilih, termasuk warga yang sudah tinggal di Rumah Susun Marunda dan Rawabebek," ujar dia.

Antusiasme yang sama juga terlihat di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Rumah Susun Jatinegara dan Tanah Abang. 

Demikian pula dengan TPS yang ada di apartemen seperti Mall of Indonesia, Central Park, dan East Casablanca.

"Perbaikan TPS juga terlihat di beberapa rumah sakit seperti RSUD Koja, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSUD Pasar Minggu, RSUP Fatmawati dan lain-lain," kata Siane.

Namun, ia menyoroti pasien di sejumlah rumah sakit swasta yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih karena tidak tersedia TPS.

Pemilih yang menghuni sejumlah panti dan menjadi tahanan atau narapidana di rumah tahanan serta lembaga pemasyarakatan juga terfasilitasi untuk memilih.

"Penghuni rutan dan lapas secara umum sudah difasilitasi di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Rutan Pondok Bambu dan Rutan Polda Metro Jaya meskipun masih banyak pemilih yang tidak terdata," kata Siane.

Kompas TV Hasil analisis yang dilakukam lembaga pemantau independen Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, menunjukkan tingkat partisipasi warga jakarta dalam pilkada lalu, hampir memenuhi target Komisi Pemilihan Umum. JPPR menyebut tingkat partisipasi warga mencapai 77% dan hampir memenuhi target KPU yakni 77,5%. JPPR menilai tingkat partisipan tinggi karena kandidat bisa menyampaikan visi misi dengan baik kepada pemilih. Sementara itu, salah satu faktor yang menyebabkan pemilih golput adalah masalah data pemilih, seperti e-KTP dan surat keterangan. JPPR memprediksi, tingkat partisipan pada putaran kedua bisa meningkat, jika masalah data pemilih bisa diselesaikan oleh KPU DKI Jakarta. Selain itu, 2 paslon juga harus bisa menarik suara nomor urut 1. Salah satu caranya adalah dengan koalisi bersama partai pengusung nomor urut 1.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com