Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Tahanan KPK Akan Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 19/04/2017, 09:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan bakal menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4/2017).

Para tahanan itu akan mengikuti pemilihan di tempat pemungutan yang telah disediakan di halaman Gedung KPK Jakarta.

"Setelah berkoordinasi dengan TPS 19 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, KPK akan memfasilitasi hak para tahanan di KPK untuk memberikan suara pada Pilkada DKI," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu pagi.

Sedianya ada 13 tahanan ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki hak pilih. Namun, hingga satu hari sebelum pemilihan, baru enam tahanan yang mengurus formulir model A.5-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan).

(Baca juga Saat Tahanan KPK "Kompak" Kenakan Rompi Oranye di TPS)

Keenam tahanan itu meliputi mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi, terdakwa dalam kasus suap pejabat Badan Keamanan Laut Muhammad Adami Okta, dan mantan anggota Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro.

Selain itu, terdakwa dalam kasus suap pejabat Ditjen Pajak Ramapanicker Rajamohanan Nair dan pihak swasta bernama Marisi Martondang. Ada pula terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan gedung olahraga di Hambalang, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng.

"Bagi yang belum menyerahkan form, masih dibuka kemungkinan sampai saat pemungutan suara," kata Febri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com