Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kritik Promosi Asian Games 2018 yang Belum Maksimal

Kompas.com - 18/04/2017, 16:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa promosi Asian Games 2018 belum maksimal.

"Saya kira itu yang saya lihat sekarang ini belum (maksimal)," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas membahas Asian Games 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi minta promosi sekaligus informasi terkait pelaksanaan Asian Games 2018 lebih digencarkan.

"Sehingga perhelatan ini akan menjadi magnet perhatian dunia terhadap Indonesia," ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan 10 destinasi di Indonesia sebagai lokasi wisata kelas dunia.

Jokowi pun meminta menteri terkait benar-benar memanfaatkan momentum Asian Games 2018 untuk juga meningkatkan sektor pariwisata Tanah Air.

"Saya minta peluang ini ditangkap sebaik-baiknya, diintegerasikan dengan promosi untuk kunjungan destinasi wisata yang sudah beberapa tempat kami siapkan," ujar Jokowi.

Dalam ajang ini, Wapres Jusuf Kalla menekankan pentingnya efisiensi anggaran penyelenggaraan. Kendati demikian, Wapres juga menekankan pentingnya capaian prestasi atlet dalam event empat tahunan itu.

(Baca juga: Anggaran Asian Games 2018 Mencapai Rp 30 Triliun)

Sementara itu, imbas efisiensi anggaran, terjadi pengurangan cabang olah raga dari 42 menjadi 36 yang akan dipertandingkan.

Namun, hingga kini Panitia Nasional Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) dan Kemenpora belum menyerahkan daftar cabang olahraga apa saja yang akan dipertandingkan.

(Baca juga: Jusuf Kalla Sarankan 36 Cabor pada Asian Games 2018)

Kompas TV Menpora Optimis Progres Perkembangan Venue Asian Games
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com