Kata Agus Hermanto, Pencegahan Novanto Ke Luar Negeri Tak Ganggu Kerja Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai pencegahan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto bepergian ke luar negeri tak menghambat kinerja pimpinan Dewan.

Jika Ketua DPR tak bisa menghadiri undangan di luar negeri, maka undangan tersebut dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR.

"Pimpinan DPR itu sifatnya kolektif kolegial. Siapapun yang hadir itu mewakili. Ketua enggak hadir, wakil ketua punya kewenangan untuk hadir. Bisa. Enggak ada masalah," ucap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

(baca: Pencegahan Setya Novanto dan Kondisi Partai Golkar)

Adapun mengenai rencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo yang disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) Selasa (11/4/2017) malam, Agus mengaku tak mengikuti rapat tersebut.

Hal itu dikarenakan undangan Bamus diberikan amat mendadak.

"Sudah jam 7. Saya dapat (kabar) jam 6 habis magrib. Biasanya enggak mendadak. Kalau dari siang kita bisa setting. Kebetulan pas saya ada acara juga kemudian saya sampaikan enggak bisa hadir," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

(baca: Novanto Dicegah ke Luar Negeri, DPR Akan Protes ke Jokowi)

DPR sebelumnya berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

Langkah tersebut menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Bamus, Selasa (11/4/2017) malam.

"Kami akan melanjutkan surat atau nota protes dari Fraksi Partai Golkar itu menjadi sikap dari Bamus DPR yang akan kami sampaikan kepada Presiden," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Novanto sebelumnya mengaku mendukung apapun langkah KPK. (baca: Dicegah ke Luar Negeri, Ini Tanggapan Setya Novanto)

"Tentu apapun yang diputuskan saya sangat memberikan dukungan atas proses hukum yang berlaku di Indonesia," kata Novanto.

Ia mengaku siap jika KPK memerlukan keterangannya terkait kasus e-KTP. Sekalipun dalam UU MD3 disebutkan bahwa pemanggilan anggota Dewan harus melalui izin Presiden.

"Saya siap kapan pun diundang atau dipanggil KPK karena ini proses hukum yang harus saya patuhi. Saya setiap saat selalu siap diundang," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.