Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Luncurkan Lima Buku Laporan Kinerja Sepanjang 2012-2017

Kompas.com - 10/04/2017, 17:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang berakhirnya masa tugas, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan lima buku yang berisi laporan kinerja KPU periode 2012-2017.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, kelima buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU kepada masyarakat.

Kelima buku itu sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Kelima buku itu adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Seluruh tanggung jawab kami ada di buku itu. Sudah disampaikan kepada DPR dan Presiden," ujar Juri, saat memberikan kata sambutan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Kelima buku yang diterbitkan oleh KPU terdiri dari Inovasi Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, dan Potret Partisipasi Pemilih 2014.

Masing-masing buku berisi kelemahan dan catatan yang harus diperbaiki ke depannya.

Dalam buku "Potret Partisipasi Pemilih 2014", KPU mengkompilasi foto-foto unik kegiatan selama penyelenggaraan Pemilu 2014.

Contohnya, saat KPU menggelar pagelaran wayang kulit sebagai salah satu cara meningkatkan partisipasi pemilih.

Selain itu, foto-foto saat KPU menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi kepada pemilih kelompok rentan seperti kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan tuna wisma.

Menurut Juri, melalui kelima buku tersebut, Komisioner KPU periode 2012-2017 ingin meninggalkan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk Komisioner KPU 2017-2022 yang akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi.

"Kami ingin meninggalkan pengalaman, pengetahuan kepada masyarakat luas, khusus komisioner mendatang. Transfer of memory harus berjalan dengan baik," kata Juri.

Selain itu, Juri juga berharap KPU lebih mandiri karena hal itu selalu menjadi tantangan terbesar.

Dengan demikian, jika ada upaya melemahkan kemandirian, Komisioner KPU yang baru bisa mengantisipasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com