Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2017, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kementerian Agama Ramadhan Harisman mengatakan, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), diharapkan bisa terbentuk pada Agustus tahun ini.

"Kita sedang menantikan Keputusan Presiden (Keppres) saja," kata Ramadhan seperti dikutip Antara, Selasa (4/4/2017).

Ramadhan mengatakan, tim Panitia Seleksi (Pansel) BPKH sudah berkerja maksimal dan nama-nama hasil seleksi sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita tinggal menunggu," ujar Ramadhan.

Sementara itu 10 nama untuk mengisi jabatan di Dewan Pengawas BPKH sudah berada di DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Jika semua berjalan mulus, Pak Menteri (Agama) berharap pada Agustus tahun ini sudah terbentuk," kata dia.

Dari 14 orang calon akan dipilih sebanyak tujuh orang untuk mengisi jabatan di BPKH.

Sementara dari 10 nama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, akan disaring sebanyak lima orang. Mereka akan ditempatkan di Dewan Pengawas BPKH.

Ramadhan tak menyebut nama-nama calon yang akan mengisi jabatan di Dewan Pengawas dan BPKH.

Namun yang pasti, kata dia, proses pembentukan hingga beroperasinya BPKH relatif panjang.

Sebab, setelah BPKH terbentuk dan ditetapkan melalui Kepres, keuangan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah itu dilakukan lagi audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pendirian BPKH merupakan amanat Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, yang seharusnya sudah dibentuk setahun berikutnya setelah diundangkan.

(Baca: Menag Sebut BPKH Akan Diisi Tenaga Profesional Keuangan dan Investasi)

BPKH diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Badan ini juga diharapkan mengelola keuangan haji lebih efisien dan rasional.

Ke depan, Kemenag tak lagi terlibat dalam pengelolaan keuangan haji. Ditjen PHU lebih banyak terlibat pada manajemen dan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Ramadhan memastikan, badan keuangan haji tersebut akan diisi sosok profesional dan berintegritas dalam mengelola keuangan.

Dipastikan pula, selama masa peralihan dari Ditjen PHU ke BPKH, operasional keuangan haji tidak akan terganggu.

Kompas TV Ongkos Naik Haji 2017 Ditetapkan Rp 34,9 Juta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com