Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kompas.com - 29/03/2017, 10:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR akhirnya memutuskan untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 nama calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 nama calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan digelar pada 3 hingga 4 April. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi II menggelar rapat internal pada Senin (27/3/2017) lalu.

Meski demikian, masih ada beberapa fraksi yang terlihat belum sepakat dengan keputusan tersebut.

(Baca: Ketua Komisi II Sebut Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Awal April)

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II, Rambe Kamarul Zaman saat dihubungi, Selasa (28/3/2017).

"Demokrat ingin mempersoalkan soal panselnya (panitia seleksi) untuk diundang, Gerindra juga begitu, ya sudah silakan," ujar Rambe.

Ia menambahkan, fraksi-fraksi yang belum sepakat menggelar uji kelayakan dan kepatutan mempersoalkan kapasitas beberapa anggota pansel.

Selain itu mereka juga mempermasalahkan proses seleksi yang dinilai kurang terbuka. Ia juga mengatakan selama ini perdebatan terkait penundaan uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KPU dan Bawaslu bukan disebabkan adanya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Sebab, Undang-undang Pemilu baru tidak berlaku surut terhadap hasil seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu sebelumnya.

Ia menambahkan, jika nantinya dalam undang-undang baru mengharuskan penambahan jumlah penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk melangsungkan seleksi tambahan.

(Baca: DPR Proses Uji Kelayakan calon Anggota KPU-Bawaslu disertai Catatan)

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Ketua Komisi II Zainudin Amali yang mengungkapkan isi perdebatan di internal Komisi II terkait penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan.

Seusai memimpin rapat, Amali menyatakan perdebatan terjadi karena ada beberapa fraksi yang menginginkan uji kelayakan dan kepatutan digelar setelah undang-undang yang baru rampung.

Sebab mereka khawatir hasil seleksi yang telah ditetapkan kemudian digugat karena tidak sesuai undang-undang yang baru.

Keberatan beberapa fraksi terkait hasil kerja pansel juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat, Fandi Utomo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com