JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Nasdem Taufiqulhadi mengungkapkan pilihan untuk sistem pemilu mengerucut kepada proporsional daftar terbuka.
Itu, kata Taufiqulhadi merupakan hasil rapat antara DPR dan pemerintah.
Menurut Taufiq, meskipun belum diputuskan secara final tetapi sistem tersebut merupakan kehendak mayoritas fraksi di DPR.
"Ada satu partai yang bertahan tertutup. Sementara Golkar dia di antara tertutup dan terbuka. Partai lain terbuka. Sebenarnya ketika Pak Lukman (Edy) terpilih jadi ketua Pansus maka kecenderungannya terbuka, karena semula diproyeksi PDI-P (Ketuanya)," kata Taufiq saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017).
(Baca: Alasan Pemerintah Usulkan Sistem Pemilu Terbuka Terbatas dalam RUU)
Saat ditanya apakah fraksi yang bersikeras ingin sistem tertutup adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia enggan menjawab.
Taufiq pun mengatakan untuk mengatasi perbedaan pandangan tersebut seluruh fraksi di DPR perlu melakukan lobi lebih intensif.
Dalam proses lobi, kata Taufiq, yang perlu ditekankan tentu perhitungan aspek positif dan negatif di antara keduanya.
Ia menambahkan, sistem tertutup memang berpotensi membuat pimpinan partai menjadi sangat berkuasa.
(Baca: Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Dinilai Bertolak Belakang dengan Reformasi)
Namun di sisi lain partai bisa menempatkan kader terbaiknya di DPR.
Sedangkan sistem terbuka bisa menjadikan ongkos politik di Indonesia semakin besar, tetapi membuat kompetisi menjadi lebih terbuka.
"Jadi dua hal itu nanti yang akan kami pertimbangkan. Tak bisa dilihat salah satu lebih buruk," lanjut Taufiq.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.