Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusutan Kasus E-KTP Dinilai Rawan Digembosi

Kompas.com - 19/03/2017, 11:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat diharapkan turut mengawal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Sebab, ada kekhawatiran kasus tersebut rawan digembosi kepentingan politik tertentu.

“Makanya kita ajak warga untuk terlibat dalam proses mengawal kasus e-KTP. Kita ajak kawal agar upaya pelemahan dalam proses persidangan (tidak terjadi),” kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono di sela-sela kegiatan kampanye pengusutan kasus e-KTP saat car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017).

Dugaan itu, muncul setelah wacana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali mencuat.

Setidaknya, sudah tiga kali wacana revisi UU KPK mencuat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

(Baca: "Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP")

“Wacana revisi UU KPK yang Jokowi sudah minta hentikan (sebelumnya),” ujarnya.

Tarik ulur revisi UU KPK pertama kali terjadi pada Oktober 2015 lalu. Namun pembahasan ditunda lantaran pemerintah fokus untuk membenahi sektor ekonomi. 

Satu bulan kemudian, revisi UU KPK diubah menjadi inisiatif DPR dan dimasukkan program legislasi nasional.

Setelah sempat menuai polemik, Presiden dan Ketua DPR saat itu, Ade Komaruddin, kembali memutuskan untuk menunda pembahasan revisi.

Akan tetapi, revisi UU KPK tidak dihapus dalam prolegnas. Kini, wacana revisi UU KPK kembali mencuat menyusul pengusutan kasus e-KTP.

Selain itu, Agus menambahkan, munculnya sejumlah nama besar tokoh partai politik di dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum KPK saat sidang pertama, juga menjadi ancaman tersendiri di dalam proses pengusutan kasus e-KTP.

(Baca: MKD Diminta Panggil Anggota DPR yang Diduga Terlibat E-KTP)

Anggaran besar yang mencapai Rp 5,9 triliun untuk pengadaan proyek tersebut, kata dia, rawan mengalir ke kas parpol.

Ia meragukan, ada keterlibatan partai politik di dalam proses penyusunan anggaran.

“Dalam catatan saya sekitar tujuh partai yang terima ‘jatah’ e-KTP. Tidak menutup kemungkinan. Apa yang disampaikan Nazarudin jangan-jangan benar ada aliran yang masuk tokoh parpol,” kata dia.

Kompas TV KPK Cegah Saksi Korupsi E-KTP ke Luar Negeri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com